Duh! Pakaian bayi dan gamis dari China banjiri pasar RI

Jum'at, 23 April 2021 | 13:14 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Di tengah upaya pemerintah dalam menekan produk impor,  produsen pakaian dalam negeri mengeluhkan masih banyaknya produk pakaian jadi asal China dan Thailand yang membanjiri pasar dalam negeri yang jauh lebih murah.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyebut, serbuan terjadi karena dari sisi hilir, pakaian bebas masuk tanpa pengenaan tarif. Kebijakan berlaku untuk berbagai jenis pakaian, dari pakaian bayi, gamis, hijab, atasan formal, casual, dan sebagainya.

Sebaliknya, produsen pakaian dalam negeri malah dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Ini membuat harga pakaian jadi buatan sendiri tidak berdaya saing.

"Serbuan impor ini akan sangat mengganggu IKM (industri kecil menengah) kita," jelasnya pada diskusi daring Indef bertajuk TPT Bangkit, Daya Beli Terungkit, Kamis (22/4/2021).

Saat ini, ia mencatat ada 407 ribu unit usaha garmen yang tergolong IKM.  Eny mengatakan masalah itu kian membuat mereka tersingkir.

Padahal, dari 407 unit IKM itu ada setidaknya 2 juta tenaga kerja yang menggantungkan nasibnya.

Bila industri garmen tidak dilindungi, ia khawatir bakal semakin banyak pengangguran di Indonesia. Ujungnya, bakal berdampak pada lambatnya proses pemulihan daya beli masyarakat dan perekonomian RI.

"Kondisi ini menunjukkan tidak adanya keberpihakan terhadap industri TPT (tekstil dan produk tekstil) dalam negeri," bebernya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2020 ekspor tekstil tercatat sebesar US$10,55 miliar. Sementara, impor sebesar US$7,2 miliar.

Meski surplus, Eny mengatakan kalau komponen TPT lah yang mendominasi ekspor.

Meski industri tekstil dan pakaian jadi Indonesia telah terintegrasi dari hulu hingga hilir dan hampir seluruh bahan baku tekstil serta pakaian jadi dapat diproduksi dalam negeri, namun kurangnya investasi bagi industri bahan baku di RI menyebabkan putusnya mata rantai pasok.

Karena itu, dia menilai pemerintah perlu mendorong investasi, terutama di sektor hulu yang padat modal untuk menunjang kebutuhan bahan baku tekstil dan pakaian jadi dalam negeri. kbc10

Bagikan artikel ini: