Sudah divaksin? Bakal ada diskon paket wisata loh bagi pelancong

Kamis, 18 Maret 2021 | 20:49 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah berencana memberikan diskon paket wisata bagi karyawan perusahaan peserta vaksin gotong royong atau mandiri. Selain diskon bagi karyawan, perusahaan peserta vaksin mandiri juga direncanakan dapat mengakses diskon paket conference atau rapat di hotel.

"Menggunakan kombinasi vaksin gotong royong untuk wilayah tertentu. Dari supply dan demand dimatangkan, masukan diperlukan untuk PHRI untuk program bisa dioperasionalkan," ujar Airlangga dalam rapat kerja nasional Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) secara virtual, Kamis (18/3/2021).

Selain diskon paket wisata, pemerintah juga mencanangkan diskon lainnya secara perorangan. Dalam bahan paparannya menyebutkan setiap orang yang telah divaksin 2 kali baik vaksin program maupun gotong royong berkesempatan membeli voucher paket wisata.

Kemudian juga termaktub rencana pemerintah memberi voucer paket wisata khusus tenaga kesehatan. "Ini sebagai penghargaan untuk tenaga kesehatan.Sedang kami finalisasikan kemudian dari sisi demand side kami sedang siapkan paket wisata untuk nakes," ujar Airlangga.

Selain dari sisi permintaan, Airlangga mengatakan, pemerintah juga memiliki skema lain untuk mendorong pariwisata dari sisi penawaran. Bentuknya berkaitan dengan keuangan usaha pariwisata. Salah satunya penyediaan modal kerja.

Menurutnya, bantuan ini tengah dibahas bersama OJK dan BI agar perusahaan di sektor pariwisata tetap dapat mengakses kredit meski tidak memenuhi 3 pilar OJK yaitu prospek usaha, kinerja/performance debitur, dan kemampuan membayar. Minimal, kata Airlangga, perusahaan yang punya masalah cashflow tetap dapat mengakses selama memiliki masa depan yang positif atau outlook bagus.

Harapannya bantuan modal kerja ini akan bisa membantu pemeliharaan hotel, menjaga karyawan dan sebagainya. "Pemerintah akan memasukan jaminan pembiayaan ke perbankan. Sederhananya Kemenkeu akan menaruh dana di perbankan dan perbankan meneruskan ini secara back to back ke sektor perhotelan," terang Airlangga.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengutarakan, pelaku industri perhotelan berharap pemerintah melakukan intervensi terhadap sektor perbankan terkait dengan restrukturisasi utang untuk pelaku usaha sektor pariwisata.

Menurutnya, intervensi tersebut perlu dilakukan mengingat besarnya risiko gagal bayar oleh pelaku usaha sektor pariwisata yang tak kunjung mengalami pemulihan sejak dihantam pandemi Covid-19 pada awal Maret tahun lalu.

"Terkait dengan restrukturisasi utang, diharapkan ada intervensi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif dan Menteri Keuangan karena ada potensi gagal bayar yang besar," ujar Hariyadi.

Dia menambahkan, perlunya intervensi dari pemerintah dalam hal restrukturisasi utang untuk sektor pariwisata karena selain besarnya risiko gagal bayar, juga tidak lepas dari potensi terjadinya kebangkrutan para pelaku usaha di industri tersebut. Sebab, hal yang masih dikhawatirkan oleh pelaku usaha di sektor pariwisata adalah beban perbankan yang saat ini dinilai belum memiliki penyelesaian restrukturisasi yang jelas.

Hariyadi sebelumnya mengatakan, relaksasi utang saat ini tidak menghilangkan beban pelaku usaha setelah POJK No. 11/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 berakhir.kbc11

Bagikan artikel ini: