Implementasi kebijakan Satu Data demi perlinndungan WNI di luar negeri

Rabu, 17 Maret 2021 | 08:10 WIB ET

JAKARTA - Kebijakan satu data bagi perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri resmi diimplementasikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Kebijakan ini akan memperkuat data WNI di seluruh dunia guna memberikan perlindungan yang maksimal. "Langkah tersebut juga merupakan realisasi dari visi Presiden dalam melaksanakan amanat konstitusi dengan menghadirkan negara bagi perlindungan  dan keamanan warga negara, termasuk di luar negeri," ungkap Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani di Jakarta, Selasa (16/3).

Jaleswari menegaskan,  bahwa Kebijakan Satu Data sudah dikawal sejak literasi pertama KSP pada 2016. Apalagi  katanya, arahan Presiden terkait kebijakan satu data merupakan bagian dari evidence based policy making. Walaupun telah terdapat produk hukum dalam bentuk Perpres 39/2019 untuk kebijakan Satu Data, seperti yang Presiden sampaikan pada Rapat Intern 02 Juni 2020, implementasinya masih lambat.

Ia juga menerangkan, perlindungan warga negara  memiliki peran sentral  dalam  penyangga  diplomasi politik dan diplomasi ekonomi. Tata kelola perlindungan WNI yang profesional akan menaikkan reputasi Indonesia dalam hubungan luar negeri yang pada gilirannya dapat menjadi modalitas dan ‘quality assurance’ bagi diplomasi ekonomi. 

Visi tersebut disampaikan pada rakor lintas K/L yang diprakarsai Kemlu dan melibatkan KSP, Komisi Pemilihan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam isu perlindungan pekerja migran. Rakor tersebut dilaksanakan selama 16-17 Maret 2021. 

Lebih lanjut Jaleswari menekankan, keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, di dalam dan di luar negeri merupakan hakikat dari kehadiran negara bagi warganya Keamanan warga negara harus  menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri lainnya, yaitu diplomasi politik dan diplomasi ekonomi.  "Kesungguhan negara dalam perlindungan dan keamanan warga negara akan menguatkan reputasi diplomasi politik Indonesia  dan menjadi ‘quality assurance’ bagi diplomasi ekonomi yang saat ini sedang diintensifkan oleh Presiden Joko Widodo," imbuh Jaleswari.

Menutup paparannya, Jaleswari menyampaikan, komitmen Presiden tentang Pembangunan Manusia Indonesia unggul dan Tangguh bagi Indonesia Emas 2045 juga mencakup keberadaan masyarakat dan warga negara di Luar Negeri yang memiliki daya juang dan daya saing tinggi dalam kancah global. "Cita-cita tersebut harus dimulai dari proses pendataan yang akurat, interoperable dan dapat dibagipakaian secara integratif dan kolaboratif dengan merentas sekat ego-sektoral," ungkap Jaleswari.

Adapun Jaleswari menegaskan kembali tugas Kedeputian V KSP dalam memberikan dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu-isu strategis; menyambut baik kegiatan Rapat Koordinasi. Saya harap kegiatan seperti rakor kali dalam  meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan masyarakat  dalam mewujudkan perlindungan WNI, baik dari aspek keamanan warga (human security) maupun dari aspek strategis keterkaitan arah kebijakan politik dan ekonomi. kbc9

Bagikan artikel ini: