Pengusaha minta relaksasi PPN diperpanjang hingga progam vaksinasi tuntas

Selasa, 16 Maret 2021 | 19:15 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah telah merilis kebijakan relaksasi penghapusan PPN untuk harga rumah dibawah Rp 2 miliar. Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap tenggat waktu pemberian stimulus fiskal ini dapat diperpanjang hingga tuntasnya program vaksinasi.

Ketua Apindo bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar menuturkan pengusaha menyambut positif berbagai insentif yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor properti. Diharapkan adanya stimulus ini mampu menggerakan kembali sektor properti sekaligus menjadi momentum pemulihan ekonomi.

"Kami juga berharap pemerintah memberikan insentif lainya agar sektor properti memperoleh stimulus yang tepat sehingga akan berdampak pada upaya ekonomi nasional," ujar Sanny dalam acara Webinar Sosialisasi Peraturan Pelaksana Undang-undang Cipta Kerja, Selasa (16/3/2021).

Meski begitu, Sanny mengaku dunia usaha masih mengharapkan pemerintah dapat memberikan insentif lainya.Sebab, hingga saat ini masih ada beberapa usulan insentif yang beberapa kali sempat disinggung dan belum direalisasikan.

Misalnya saja, para pengusaha juga berharap jangka waktu pemberian insentif ini bisa diperpanjang. Minimal sampai dengan proses vaksinasi yang saat ini dilakukan pemerintah tuntas.

"Kemudian jangka waktu pemberian insentif juga diharapkan bisa diberikan perpanjangan sampai betul-betul sampai yang namanya herd immunity ini betul-betul terbentuk ya sehingga industri properti ini bangkit kembali," jelasnya.

Selain itu, lanjut Sanny, contoh lainnya adalah relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN) dan juga uang muka atau Down Payment 0% ini tidak hanya sebatas pada rumah yang sudah jadi atau rumah inden. Karena menurutnya, relaksasi yang diberikan seperti PPN ini masih dikhususkan untuk rumah yang sudah jadi saja.

"Ini beberapa hal yang sempat kita singgung. Seperti misalnya DP pembelian rumah lewat KPR yang sebagian besar adalah inden ini juga kita harapkan sebaiknya PPN tidak terbatas pada rumah jadi tapi juga rumah inden. Termasuk BPHTB juga," jelasnya.

Sebagai informasi, berbagai insentif yang dikeluarkan pemerintah untuk menggerakan kembali industri properti sudah mulai dikeluarkan dan dilaksanakan. Pertama adalah keringanan pajak yang baru saja dikeluarkan Kementerian Keuangan.

Adapun bentuk insentif ini berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung oleh pemerintah. Untuk rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar 100% ditanggung pemerintah.

Sementara rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar sampai 5 miliar 50% ditanggung pemerintah. Aturan ini berlaku selama 6 bulan dimulai dari Maret hingga 31 Agustus 2021.

Bank Indonesia (BI) juga turut memberikan relaksasi dengan menerbitkan kebijakan pelonggaran uang muka kredit properti, untuk rumah tapak, rumah susun, dan ruko/rukan. Kebijakan BI yang memungkinkan perbankan memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan down payment (DP) atau uang muka 0% tersebut berlaku mulai dari 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Kebijakan tersebut berlaku menyusul perubahan yang dilakukan Bank Indonesia tentang rasio uang muka kredit rumah (Loan to Value/LTV) kredit dan pembiayaan properti. Di mana, semula LTV-nya adalah 85% sampai 90%, kemudian kini menjadi 100%.kbc11

Bagikan artikel ini: