Sebelum impor, mestinya BULOG maksimalkan serap beras petani

Rabu, 10 Maret 2021 | 18:02 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, Bulog perlu memaksimalkan penyerapan beras dari petani sebelum memutuskan untuk mengimpor beras.

Memasuki masa panen di bulan Maret hingga April 2021, produksi beras dalam negeri dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog. Sementara itu, izin impor yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dapat digunakan sebagai bentuk antisipasi dari masih kurangnya pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk cadangan bencana maupun krisis pangan.

"Pemerintah dapat memaksimalkan penyerapan beras dari petani karena berdasarkan data BPS, terdapat peningkatan produksi di tahun 2020 kalau dibandingkan dengan 2019," kata Felippa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Dia mengatakan, impor akan kurang bijak kalau dilakukan di masa panen raya. Pergerakan harga beras dari waktu-waktu seharusnya bisa dijadikan salah satu acuan dalam menentukan perlu tidaknya impor beras.

BPS mencatat, produksi beras tahun 2020 mencapai 31,63 juta ton atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar sebesar 31,31 juta ton. BPS menyebut angka produksi tersebut diperoleh dari luas panen padi 2020 mencapai 10,79 juta hektare atau mengalami kenaikan 108,93 ribu hektare atau 1,02 persen dibandingkan luas panen tahun 2019 yang sebesar 10,68 juta hektare.

Felippa menambahkan, eksekusi impor beras dapat mempertimbangkan berbagai faktor, seperti ketersediaan pasokan di dalam negeri, hasil panen dan juga harga beras internasional yang sedang murah. "Perlu dipertimbangkan bahwa proses impor memakan waktu yang lama, dari pembelian hingga distribusinya," katanya.

Dia mengatakan, izin impor yang sudah dikeluarkan dapat digunakan sewaktu-waktu dalam merespons permintaan dalam negeri. Antisipasi bertambahnya permintaan beras dari dalam negeri perlu dilakukan menjelang datangnya Bulan Ramadan dan juga Idul Fitri.

Selain itu, ketersediaan pasokan beras yang mencukupi juga merupakan bentuk antisipasi atas kemungkinan krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerawanan pangan bagi banyak masyarakat Indonesia.

Survei Bank Dunia mencatat 23 persen dari rumah tangga mengalami kekurangan pangan. Untuk itu, Indonesia perlu memastikan ketersediaan pasokan pangan, salah satunya beras, supaya menjaga kestabilan harga maupun meningkatkan penyaluran pangan melalui sembako dan bantuan pangan, sehingga dapat dijangkau semua lapisan masyarakat.

Felippa mengingatkan pentingnya data yang akurat sebagai salah satu basis pengambilan kebijakan di sektor pertanian, termasuk impor. Data akurat dan harmonis antar semua institusi dapat dijadikan basis pengambilan kebijakan yang efektif dalam sektor pertanian. "Diharapkan hal ini dapat membantu perumusan kebijakan impor sejak dari jauh-hari, selain juga perlu mempertimbangkan panjangnya proses impor," kata dia.

CIPS juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas petani beras dalam negeri. Penelitian yang dilakukan oleh International Rice Research Institute (IRRI) pada tahun 2016 menemukan bahwa ongkos produksi beras di Indonesia 2,5 kali lebih mahal dari Vietnam dan 2 kali lebih mahal dari Thailand.

Studi ini juga menunjukkan rata-rata biaya produksi satu kilogram beras di Indonesia adalah Rp 4.079 atau hampir 2,5 kali lipat biaya produksi di Vietnam (Rp 1.679), hampir 2 kali lipat biaya produksi di Thailand (Rp 2.291) dan India (2.306). Biaya produksi beras di Indonesia juga lebih mahal 1,5 kali dibandingkan dengan biaya produksi di Filipina (Rp 3.224) dan China (Rp 3.661).

"Peningkatan kapasitas petani dalam negeri juga perlu ditingkatkan. Hal ini penting supaya proses produksi beras dalam negeri menjadi lebih efisien. Efisiensi proses produksi akan meningkatkan kualitas beras dan meningkatkan daya saing beras hasil panen petani," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: