Klaim ekonomi membaik, insentif listrik bersubsidi dipangkas 50 persen

Selasa, 9 Maret 2021 | 19:43 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah memangkas pemberian stimulus listrik sebesar 50% mulai April hingga Juni 2021 bagi pelanggan Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN bersubsidi. Alasannya, kondisi perekonomian di Tanah Air yang semakin membaik.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, seiring dengan membaiknya perekonomian nasional, maka diputuskan pemberian diskon tarif untuk golongan rumah tangga (RT) 450 VA dan 900 VA bersubsidi, serta kategori bisnis dan industri 450 VA diberikan sebesar 50%.

Dengan pemangkasan pemberian stimulus sebesar 50%, sambung Rida, anggaran pemerintah untuk stimulus diskon tarif pada kuartal II/2021 diproyeksikan sebesar Rp 1,88 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan anggaran pada kuartal I/2021 sebesar Rp 3,79 triliun.

Secara total, kebutuhan anggaran pemerintah untuk stimulus diskon listrik sepanjang Januari-Juni 2021 adalah sebesar Rp 5,67 triliun yang akan dinikmati oleh 32,5 juta pelanggan PLN.

"Inilah yang diputuskan pemerintah bahwa prinsipnya apa yang akan diberikan pada triwulan kedua adalah 50% dari triwulan I/2021 sebesar 100%. Termasuk untuk golongan rumah tangga 900 VA yang selama ini menerima 50% diskonnya, untuk triwulan II ditetapkan diberikan 25%," kata Rida dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Rida menjelaskan, keputusan pengurangan pemberian diskon tersebut berdasarkan sejumlah kriteria dari tiga menteri. Adapun, pada 2 Maret 2021 Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menggelar pertemuan.

Menurutnya, dengan membaiknya perekonomian dengan mengacu pada asumsi ketenagalistrikan, maka mendapatkan tren kegiatan industri yang sudah mulai menggeliat. Hal itu merujuk pada data pemberian kompensasi rekening minimum dan pembebasan biaya beban dari pemerintah yang terus berkurang. Rida menjelaskan pada 2020 pemerintah memberi anggaran stimulus pembebasan rekening minimum dan biaya beban atau abonemen sebesar Rp 2,35 miliar per bulannya.

Pada kuartal II/2021, pemerintah hanya mengucurkan Rp 1 miliar per bulannya. Sementara itu, pada kuartal II/2021, dengan dipangkas 50%, pemerintah diproyeksikan hanya mengucurkan Rp 421,72 miliar masih lebih rendah.

"Untuk operasionalnya itu, tiga menteri, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, keluar kesepakatan mempertegas pemberian 50% untuk triwulan II dengan kriteria industri dan bisnis sudah mulai menggeliat," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: