Jokowi gaungkan kampanye benci produk asing, ini penjelasan Mendag

Jum'at, 5 Maret 2021 | 10:57 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi buka suara terkait latar belakang pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai imbauan terhadap masyarakat Indonesia agar benci terhadap produk asing.

Menurut dia, ucapan kepala negara bermula dari laporannya mengenai praktik predatory pricing melalui platform e-commerce global.

Untuk diketahui, predatory pricing adalah strategi penjualan dengan mematok harga yang sangat rendah demi menyingkirkan pesaing dari pasar dan menarik pembeli.

"Jadi, saya ingin luruskan bahwa ini adalah laporan saya ketika memohon beliau untuk membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan dua hari lalu, dan tadi sempat menjadi pembicaraan sebelum masuk ke acara tersebut," ujarnya dalam konferensi pers Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3/2021).

Praktik predatory pricing tersebut, lanjutnya, diketahui dari sebuah tulisan yang dikeluarkan oleh lembaga internasional. Tulisan tersebut mengungkapkan 'kematian' UMKM asal Indonesia yang bergerak di bisnis fesyen muslim, yaitu penjual kerudung yang disebabkan oleh predatory pricing pihak asing.

Mendag menuturkan, berdasarkan laporan lembaga internasional tersebut UMKM penjual hijab tersebut sempat berjaya pada periode 2016-2018 hingga mempekerjakan lebih dari 3.400 orang. UMKM tersebut bahkan mampu menggaji karyawannya secara total setara dengan US$650 ribu per tahun.

Sayangnya, pada 2018 ada sebuah perusahaan asing yang menyadap semua informasi UMKM tersebut. Kemudian, perusahaan asing itu membuat produk serupa di China.

"Ketika industri maju di 2018 tersadap oleh AI (artificial intelligence) yang digunakan oleh perusahaan digital asing. Kemudian disedot informasinya, kemudian dibuat industrinya di China. Kemudian diimpor barangnya ke Indonesia," ucapnya.

Selanjutnya, produk kerudung produksi China itu masuk ke Indonesia melalui e-commerce global. Bukan hanya itu, harganya sangat murah yakni hanya Rp1.900 per hijab.

Kondisi tersebut tentunya mematikan UMKM lantaran harga produk produksi China itu jauh lebih murah sehingga lebih menarik minat konsumen.

"Mereka membayar US$44 ribu sebagai bea masuk tapi menghancurkan industri UMKM tersebut. UMKM ini biaya gajinya satu tahun yang kerja 3.400 orang itu lebih dari US$650 ribu, sedangkan bea masuk (produk asing) hanya US$44 ribu," jelas Muhammad Lutfi.

Namun,dia menegaskan hal tersebut Indonesia tidak berarti bahwa Indonesia melakukan proteksionisme. Upaya tersebut dilakukan untuk melindungi UMKM dan membasmi praktik predatory pricing yang justru membunuh usaha rakyat.

"Kita ini memang bukan bangsa yang proteksinis karena kita sadar proteksionisme itu tidak memberikan nilai tambah pada kesejahteraan Indonesia," tuturnya.

Bahkan, kata Mendag, sejak Jokowi memimpin Indonesia tercatat sudah memiliki lebih dari 25 perjanjian dagang dengan sejumlah negara. Ini menunjukkan Indonesia masih terbuka dengan kerja sama perdagangan dengan luar negeri. Selama, kerja sama tersebut sejalan dan patuh terhadap asas perdagangan.

"Hari ini Indonesia sudah memiliki lebih dari 25 perjanjian dagang internasional yang menyebabkan Indonesia kompetitif," sebutnya. kbc10

Bagikan artikel ini: