Tuai polemik, Jokowi cabut aturan investasi miras di Perpres 10/2021

Selasa, 2 Maret 2021 | 17:48 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut lampiran peraturan presiden atau Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman beralkohol.

"Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," katanya dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Jokowi mengatakan, pencabutan lampiran perpres dilakukan setelah menerima masukan dari berbagai kalangan.Di antaranya dari ulama dan berbagai organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah serta organisasi-organisasi lainnya.Selain itu, keputusan pencabutan perpres juga karena juga setelah menerima masukan juga tlah diberikan dari provinsi dan berbagai daerah.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," ujarnya.

Seperti diketahui, setelah beleid diteken Jokowi, pro kontra terjadi di dalam negeri. Organisasi keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah pun meminta presiden mencabut aturan ini.

Pembukaan investasi untuk industri minuman beralkohol mulai dari skala kecil hingga besar tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.Kebijakan perizinan investasi bagi industri minuman beralkohol diperuntukan di Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Perpres tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan perpres tersebut, industri minuman beralkohol dapat memperoleh investasi dari berbagai sumber, baik investor asing maupun investor domestik.Dengan izin tersebut, koperasi hingga UMKM juga dapat menyuntikkan investasi kepada industri minuman beralkohol.

Regulasi tersebut tercantum dalam lampiran III Perpres, yakni soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Pada daftar yang memuat 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu turut memasukkan Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031) ke dalam daftar bidang usaha.

Salah satu alasan pemerintah membuka peluang investasi tersebut secara terbatas adalah agar kegiatan yang sudah ada dan berbasis budaya atau kearifan lokal menjadi legal sehingga dapat menguatkan pengawasan dan kontrol atas produksi dan distribusi.kbc11

Bagikan artikel ini: