DPRD siap kolaborasi dengan Pemkot Surabaya demi sejahterakan warg

Senin, 1 Maret 2021 | 08:34 WIB ET

SURABAYA - Eri Cahyadi dan Armudji resmi menjabat sebagai walikota serta wakil walikota Surabaya setelah dilantik pada Jumat pekan lalu (26/2) oleh Gubernur Jatim. Sederet tugas sudah menunggu. DPRD Kota Surabaya berharap pemimpin baru tersebut mampu memajukan kota dan menyejahterakan warga meski di tengah pandemi Covid-19.

Menjadi pemimpin tentu bukan tugas yang mudah. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, di mana problem kesehatan, ekonomi, sosial, hingga pendidikan berimpitan menjadi satu.

"Ini jadi tantangan bagi Pak Eri dan Pak Armudji karena harus mampu menjalankan berbagai program di tengah pandemi. Tentu saja, sebagian besar program harus dibuat untuk mengatasi dampak pandemi ini," ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti.

Reni menyebut, tantangan terbesar memang harus menangani dari sisi kesehatan terlebih dahulu. Per 25 Februari lalu, jumlah akumulasi kasus positif Covid-19 di Surabaya adalah 201.268. Dengan rincian, 92,6 persennya sembuh atau sekitar 19.000 orang, 1,14 persen masih terpapar atau 243 orang, dan 6,2 persen meninggal atau setara 1323 orang. Data tesebut menjadi gambaran bahwa pandemi masih berlangsung dengan jumlah kasus yang cukup banyak. 

Reni meminta Eri-Armudji harus membuat langkah strategis dan efektif untuk menangani pandemi agar Surabaya terus menyandang zona hijau. Berbagai pihak wajib dilibatkan, mulai dari forkopimda hingga masyarakat.

"Dulu, sejak Surabaya punya laboratorium, penanganan Covid-19 makin cepat. Tracing bisa dilakukan lebih masif dan menyeluruh. Sosialisasi dan upaya lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan juga  gencar dilakukan. Nah, kedepan, kami berharap walikota juga melakukan hal serupa," ungkap Reni.

Sistem kesehatan yang membaik, bakal membuat paparan virus menurun. Tentu saja, jumlah kasus Covid-19 juga tidak akan meningkat. Hal itu bakal berimbas baik pada lini ekonomi. Sebab, kasus yang tinggi akan makin melumpuhkan ekonomi warga. 

Data tahun lalu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Surabaya mengalami kontraksi - 4,8 persen. Sedangkan angka kemiskinan dari 4,51 persen pada 2019, naik menjadi 5,02 persen di tahun lalu. "Ekonomi di Surabaya ditopang oleh industri jasa dan perdagangan. Jika pandemi berkelanjutan dan kasus meningkat, maka kedua industri tersebut juga tak bisa berjalan dengan baik. Akibatnya, ya, ekonomi mengalami penurunan," ujar Reni.

Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau reses, Reni banyak mendapati warga yang mengeluh perihal kesulitan mereka dalam mencari pekerjaan di tengah pandemi. Lapangan pekerjaan yang tersedia tak cukup banyak, sedangkan jumlah karyawan yang mengalami PHK mengalami kenaikan. Mereka yang telah bekerja dan mengandalkan penghasilan harian juga mengaku bahwa pemasukan tak lagi bisa mencukupi kebutuhan. Fenomena tersebut, bagi Reni, menjadi bukti nyata bahwa walikota nantinya harus segera melakukan langkah cepat menyelamatkan ekonomi warga.

Beberapa langkah bisa dilakukan. Diantaranya, mendorong daya beli masyarakat terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kini banyak tumbuh. Di tengah pandemi, kehadiran UMKM makin menjamur. Namun, hal itu tak sebanding dengan daya beli masyarakat yang belakangan malah menurun. Menurut Reni, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun ini yang berjumlah Rp 9,8 triliun sebagian bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Ada banyak cara untuk mendukung UMKM. Salah satunya adalah program padat karya. Yakni, dengan melakukan pendampingan dan pelatihan pada pelaku UMKM. Kedua, bisa dengan menggenjot produksi UMKM. Misalnya, menggunakan produk UMKM untuk acara-acara tertentu di pemkot," ungkap Reni. Baginya, APBD harus menjadi instrumen untum menggeliatkan UMKM di tengah daya beli masyarakat yang turun.

Tunda Pembangunan Infrastruktur Besar

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, program-program jaring pengaman sosial harus gencar dilakukan. Reni meyakini bahwa masyarakat harus mendapatkan bantuan yang sama dan merata. Tak boleh ada dikotomi antara bantuan pusat dan daerah. 

"Tahun lalu, warga mendapat bantuan yang jumlahnya variatif. Mulai dari Rp 300 ribu, Rp 200 ribu, hingga ada yang sembako saja. Kini, bantuan harus disamakan. Jika pusat memberikan Rp 300 ribu, Pemkot juga harus memberi bantuan yang sama," imbuhnya. Hingga saat ini, belum ada kejelasan bantuan Pemprov akan dilanjutkan atau tidak. Namun, jika tidak dilanjutkan, Pemkot harus sigap untuk memberikan bantuan pengganti. 

Dilantik saat APBD telah berjalan, Walikota memiliki wewenang untuk refocusing program atau realokasi anggaran. "Tak perlu ada pekerjaan infrastuktur besar dulu, itu belum yang utama. Kini, pemulihan ekonomi, jaring sosial, dan pembenahan sistem kesehatan harus jadi prioritas," ungkapnya.

Sejak ditetapkan sebagai walikota dan wakil walikota, Eri dan Armuji bukan hanya milik satu kelompok. Namun juga seluruh warga Surabaya. Oleh karena itu, Reni mengimbau keduanya untuk menyatukan langkah dengan berbagai elemen. Penanganan pandemi, upaya menyejahterakan warga, dan memajukan Surabaya harus disupport semua pihak. Mulai dari elemen politik, akademisi, swasta, hingga masyarakat. "Dalam upaya ini, seluruh elemen harus bisa bersinergi. Dewan juga siap untuk berkolaborasi. Semata-mata demi membawa Surabaya ke arah lebih baik," tambah Reni.

Bagikan artikel ini: