Beli apartemen di Australia, warga asing tetap berhak dapatkan SHM

Selasa, 9 Februari 2021 | 16:54 WIB ET
Manajer Penjualan Crown Group Indonesia, Reiza Arief
Manajer Penjualan Crown Group Indonesia, Reiza Arief

SURABAYA, kabarbisnis.com: Perusahaan pengembang Crown Group Indonesia memastikan bahwa setiap warga negara asing yang memiliki apartemen di Australia akan mendapatkan sertifikat hak milik (SHM) atas unit apartemen yang dimiliknya.

Manajer Penjualan Crown Group Indonesia, Reiza Arief menyatakan, banyak calon konsumen yang mempertanyakan legalitas surat kepemilikan perihal pembeli asing di Australia.

"Terutama ketika mereka memperbandingkan dengan pengalaman membeli unit apartemen di Indonesia. Orang asing tetap akan mendapatkan jenis sertifikat yang sama dengan penduduk lokal, yaitu SHM yang berlaku seumur hidup dan dapat diwariskan," ujar Reiza dalam keterangan tertulis, Selasa (9/2/2021).

Sementara yang membedakan legalitas kepemilikan properti bagi orang asing di Australia dengan di Indonesia, Reiza menambahkan, “Di Australia hanya berlaku satu jenis sertifikat saja, yaitu Freehold certificate dan lahan di atas gedung akan dibagi dalam bentuk strata ke setiap unit," tuturnya.

Sementara di Indonesia, lanjut Reiza, terdapat beberapa tipe sertifikat tergantung dari kepemilikan lahan gedung, dan strata hanya merupakan kepemilikan ruang unit dan tidak termasuk lahan dimana gedung itu berdiri.

"Dan SHM di Australia sendiri masih berbentuk fisik, walaupun sudah menggunakan sistem digital untuk penyimpanan data," tambahnya.

Reiza Arief juga mengungkapkan lama waktu proses yang dibutuhkan untuk mendapatkan SHM di Australia.

"Di Australia, biasanya dua minggu sebelum jadwal serah terima unit sertifikat sudah keluar, dan serah terima unit tidak akan terjadi apabila sertifikat belum ada," ungkapnya.

Menurut Reiza, pendaftaran sertifikat saat ini sudah menggunakan sistem pendaftaran digital e-documents, sehingga memudahkan bagi pembeli yang berdomisili di luar negeri.

Terkait banyaknya orang asing khususnya dari Indonesia lebih banyak membeli apartemen dibandingkan rumah tapak, menurut Reiza, karena kepemilikan rumah tapak harganya lebih tinggi dibandingkan unit apartemen, terutama di area yang strategis seperti di dekat CBD dan area sekitar kampus.

Pemeliharaan rumah tapak juga lebih mahal dibandingkan dengan apartemen, bahkan ada pajak tambahan apabila rumah tapak tersebut kosong lebih dari 6 bulan yang besarannya sendiri sekitar 1% dari nilai properti yang dimiliki.

Apartemen dinilainya juga secara umum lebih mudah di sewakan dibanding rumah tapak, sehingga memudahkan para investor yang menggunakan KPA me-leverage pembayaran cicilan bulannya.

"Ditambah 70% tipe pembeli dari Indonesia adalah tipe investor dimana mereka mencari properti yang mudah disewakan dan memberikan imbal hasil yang tinggi. Itulah sebabnya lebih banyak pembeli asing yang menyasar unit apartemen dibandingkan rumah tapak," jelas Reiza.

Apalagi, lanjut dia, jumlah calon penyewa unit apartemen lebih besar dibandingkan rumah tapak di Australia.

Sebagai gambaran, persentase penyewa rumah tapak adalah sebesar 14% pada tahun 2009 dan hanya naik sebesar 1% menjadi 15% pada tahun 2019. Sementara persentase penyewa unit apartemen adalah sebesar 43% pada tahun 2009 dan naik menjadi 56% di tahun 2019.

"Dan ada penurunan presentase sebesar 13% bagi mereka yang membeli dan tinggal di unit apartemennya. Dari 56% pada tahun 2009 menjadi 43% pada tahun 2019," beber Reiza.

Terkait perlu tidaknya digitalisasi pendaftaran SHM, Reiza Arief mengaku, meskipun SHM masih berbentuk fisik, namun sistem registrasi sertifikat sebaiknya di digitalisasi untuk mencegah tumpang tindih sertifikat yang masih sering terjadi di Indonesia.

Dia bilang, kepemilikan lahan di atas gedung Apartemen yang memiliki sertifikat terpisah juga melemahkan posisi pembeli.

"Diperlukan campur tangan dari pemerintah Indonesia untuk dapat menjamin hak konsumen mendapatkan sertifikat atas unit yang dibeli sehingga meningkatkan kepercayaan dan antusiasme konsumen dalam membeli proyek off the plan, karena sering terjadi sertifikat tidak keluar walaupun mereka sudah membayar lunas," pungkas Reiza. kbc7

Bagikan artikel ini: