Bentuk holding ultra mikro, pemerintah targetkan 29 juta usaha kecil peroleh kedit murah

Senin, 8 Februari 2021 | 22:36 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah berencana membentuk holding ultra mikro yang terdiri dari tiga badan usaha milik negara (BUMN). Nantinya, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) akan berada di bawah naungan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan Holding Ultra Mikro diharapkan mampu menjangkau 29 juta usaha kecil hingga 2024. Angka tersebut naik 93% dari target jangkauan tahun ini yakni 15 juta ultra mikro.

Harapan Sri Mulyani, nantinya pengusaha di level ultra mikro bisa mendapatkan kredit yang lebih murah. Sebab, nantinya cost of fund (CoF) Holding Ultra Mikro lebih murah dan kompetitif dari biaya dana BBRI saat ini. Sri Mulyani mengatakan Holding Ultra Mikro akan menjadi solusi atas akses permodalan yang menjadi salah satu kendala utama usaha ultra mikro saat ini.

"Mengingat, dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) ada sebanyak 60 juta UMKM, 90% di antaranya merupakan pelaku usaha ultra mikro," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama komisi XI DPR di Jakarta, Senin (8/2/2021).

Sementara itu, dari total 54 juta usaha ultra mikro, 65% di antaranya masih belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Sebab, Menkeu mengatakan karakteristik pelaku usaha mikro umumnya memiliki vulnerabilitas tinggi, literasi keuangan rendah, akses terbatas, dan tidak memiliki aset kolateral.

"Mereka sangat tergantung dengan lembaga non formal yang mempunyai struktur pembiayaan yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka," kata Menkeu.

Sri Mulyani optimistis pembentukan Holding Ultra Mikro akan meningkatkan rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan dari 19,75% pada tahun 2020 menjadi 22% di tahun 2024. "Beberapa BUMN yang dimiliki negara yang khusus menyediakan pembiayaan kepada mikro dan menengah melalui bank-bank himbara baik yang konvensional dan syariah sebagai penyalur KUR," kata Menkeu.

Dari sisi BUMN, Menkeu mengatakan Holding Ultra Mikro dapat meningkatkan valuasi entitas melalui peningkatan profitabilitas BRI, Pegadaian dan PNM. Selain itu, efisiensi bisnis melalui sinergi entitas dan perbaikan tata kelola yang juga meningkat.

Kemudian, menurunkan CoF yang bersumber dari dana murah segmen ultra mikro dan sumber pendanaan alternatif. Terakhir, membangun organisasi yang berbasis environment, social dan governance.

"Untuk memastikan apa apa yang akan dicapai dalam holdingisasi ini, kami akan tetapkan KPI dan membentuk Komite Eksekutif untuk memantau kinerja holding tersebut. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga sudah konsultasikan dan mereka setuju terutama OJK dan BI serta LPS," terangnya.kbc11

Bagikan artikel ini: