Bangun 13 jalan tol hingga 2024, pemerintah butuh duit Rp171,8 triliun

Kamis, 28 Januari 2021 | 11:35 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat kebutuhan dana untuk pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mencapai Rp 171,8 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan 13 jalan tol sepanjang 1.605,8 km.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, sesuai RPJMN 2020-2024 untuk jalan tol, secara keseluruhan pemerintah target membangun 40 ruas tol sepanjang 2.537 km.

Menurut dia, itu bukan merupakan tugas mudah, karena pemerintah membutuhkan biaya tanah Rp 54,2 triliun atau sekitar Rp 13,7 triliun per tahun yang dialokasikan dari Kementerian Keuangan.

Sementara pada 2021 ini Kementerian PUPR hanya mendapat alokasi pengadaan tanah dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 5,93 triliun.

"Untuk 2021 ini kita hanya dialokasikan Rp 5,93 triliun. Jadi ini ada ketidakpastian pemenuhan biaya pengadaan tanah. Melihat pola anggaran di tahun ini yang hanya Rp 5,93 triliun, terus terang saja ini tantangan yang luar biasa," kata Hedy saat rapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (27/1/2021).

Tantangan lainnya, dia bilang, Kementerian PUPR butuh suntikan modal berupa dukungan konstruksi untuk pengerjaan 13 jalan tol hingga 2024 senilai Rp 171,8 triliun.

"Ini kami lagi mencari cara bagaimana kita memobilisasi. Ada 2 cara, bagaimana mencari uangnya dan bagaimana melaksanakannya dalam waktu 3 tahun ini. Untuk (dana) sebesar itu adalah tantangan yang luar biasa. Tapi ini target kita," tegasnya.

Secara perhitungan, pemerintah mencatat kebutuhan pembangunan jalan tol hingga 2050 mencapai 18.088 km. Di sisi lain, saat ini jalan tol yang telah beroperasi baru sepanjang 2.342 km.

Hedy menambahkan, untuk jalan tol tambahan yang saat ini dalam proses konstruksi atau pembebasan lahan ada sepanjang 1.500 km. Artinya, pemerintah butuh membangun sekitar 14 ribu km jalan tol baru hingga 29 tahun ke depan.

"Yang dalam persiapan artinya belum mulai pengadaan tanah itu adalah 14 ribu km. Kita kerjakan secara bertahap karena ini adalah jangka panjang," tukas Hedy. kbc10

Bagikan artikel ini: