PPKM Jawa-Bali diperpanjang, mall dan resto buka sampai jam 8 malam

Kamis, 21 Januari 2021 | 19:13 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

"Berdasarkan evaluasi tersebut tadi Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan," ujar Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN Airlangga Hartarto dalam Jumpa pers daring via kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

Airlangga mengatakan, kondisi di 7 provinsi utama Pulau Jawa-Bali masih dalam kondisi mengkhawatirkan. Ia mengatakan hanya daerah Banten dan Yogyakarta yang mengalami penurunan kasus. Berdasarkan catatan KPCPEN, dari 73 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM pada 11 hingga 25 Januari, 29 kabupaten/kota masih berisiko tinggi, 41 kabupaten/kota risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota risiko rendah.

Akan tetapi, pemerintah mengubah kebijakan PPKM di sektor mal dan restoran. Airlangga mengatakan perkantoran tetap 75% WFH, belajar mengajar tetap secara daring, sektor esensial termasuk industri tetap 100% beroperasi, pusat belanja mal berubah batasan menjadi sampai dengan jam 8, dan dine in 25% take away diizinkan.

Kemudian kegiatan lain, seperti konstruksi tetap berjalan, kegiatan ibadah 50%, fasilitas umum ditutup, transportasi diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Dia beralasan ada beberapa daerah mengalami pelandaian sehingga mal dan restoran boleh buka lebih lama.

"Ada perubahan yaitu di sektor mal dan restoran. Di mana mal dan restoran yang dalam pembatasan kemarin maksimal jam 7. Karena ada beberapa daerah yang agak flat, maka ini diubah menjadi sampai dengan jam 8 malam," kata Airlangga.

Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan surat edaran terbaru sebagai tindak lanjut penerapan PPKM tahap dua. Ia berharap para pimpinan daerah bisa mengikuti instruksi tersebut dan mengevaluasi sesuai 4 parameter yakni positivity rate, Bed Occupancy Ratio, kesembuhan dan kematian dengan standar rata-rata nasional. "Nah ini menjadi parameter diminta untuk dievaluasi dan kemudian untuk terus diberlakukan," kata Airlangga.kbc11

Bagikan artikel ini: