Masalah e-commerce dominasi pengaduan konsumen ke Kementerian Perdagangan

Selasa, 12 Januari 2021 | 14:40 WIB ET

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen Indonesia. Sepanjang 2020, tercatat ada sebanyak 931 pengaduan dari konsumen. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2019 yang sebanyak 1.110 pengaduan, serta tahun 2018 sebanyak 1.771 pengaduan.

“Kemendag selalu berupaya untuk melindungi konsumen Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu komponen penting stabilitas perekonomian adalah menjaga konsumsi masyarakat. Untuk itu, diperlukan dukungan pemerintah dalam menciptakan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi,” ujar Direktur Jenderal PKTN, Veri Anggrijono dalam keterangan resminya, Selasa (12/1/2021).

Dijelaskan Veri, dari total 931 pengaduan konsumen, Kemendag berhasil menyelesaikan 93,12% pengaduan atau sebanyak 863 kasus berhasil diselesaikan, dan sebanyak empat kasus ditolak karena bukan permasalahan konsumen akhir. Sedangkan yang masih dalam proses sebanyak 64 kasus.

Jumlah pengaduan terbesar berasal dari niaga elektronik (e-commerce) sebanyak 396 kasus. Peningkatan pengaduan konsumen di sektor niaga elektronik disebabkan beberapa faktor seperti dampak revolusi digital, meningkatnya aktivitas masyarakat di rumah dengan adanya kebijakan kerja dari rumah, dan semakin gencarnya promosi belanja daring (online) yang ditawarkan oleh beragam marketplace. Selain itu, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga banyak yang beralih berdagang secara daring dan bergabung di marketplace online atau membangung toko daringnya sendiri.

 

Veri menjelaskan, ragam pengaduan niaga elektronik meliputi pembatalan pembelian tiket transportasi udara, pembelian barang yang tidak sesuai dengan yang ditampilkan pada iklan, barang yang dibeli tidak diterima oleh konsumen, barang rusak, pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha, penipuan, waktu kedatangan barang tidak sesuai yang diperjanjikan, serta adanya kecurangan pada sistem lokapasar atau marketplace yang merugikan konsumen. Dari beragam pengaduan tersebut, sektor jasa transportasi adalah yang paling mendominasi.

“Selama 2020, Kemdag berhasil menyelesaikan sebanyak 355 kasus niaga elektronik. Sedangkan sebanyak 41 kasus masih dalam proses penyelesaian. Bagi pelaku usaha daring yang terbukti melakukan penipuan, Kemdag telah melakukan penindakan berupa peringatan hingga pencabutan izin usaha,” tegas Veri.

Sementara itu, dalam upaya menyelesaikan sengketa konsumen di daerah, saat ini juga telah terbentuk 171 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang tersebar di 31 provinsi. Lembaga ini berperan dalam membantu konsumen yang mengalami kerugian dalam bertransaksi barang atau jasa.

Dari laporan yang diterima BPSK, pada 2019 terdapat 1.049 pengaduan yang ditangani oleh BPSK, terdiri atas 277 pengaduan barang dan 772 pengaduan jasa. Pengaduan barang terbanyak yaitu di sektor perumahan sebesar 130 pengaduan. Sedangkan pengaduan jasa terbanyak yaitu di sektor keuangan sebanyak 417 pengaduan.

Sebanyak 909 kasus sudah diputuskan majelis BPSK dan dinyatakan selesai, 56 kasus yang masih dalam proses, dan 84 kasus berupa konsultasi. Sedangkan untuk pelaporan tahun 2020 masih dalam proses kompilasi. kbc9

Bagikan artikel ini: