DBH cukai hasil tembakau bakal disesuaikan

Kamis, 10 Desember 2020 | 20:47 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Seiring dengan keputusan  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kenaikan tarif cukai rokok 12,5% yang mulai berlaku efektif 1 Februari 2021, maka pemerintah juga akan menyesuaikan besaran Dana Bagi Hasil Cukai (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tetap berkepentingan agar kesejahteraan petani dan buruh yang terdampak kenaikan CHT tetap terjamin. Caranya adalah dengan menyesuaikan kebijakan DBH CHT.

Alokasi DBH merupakan bagian dari transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada tahun depan, Sri Mulyani ingin menyesuaikan kebijakan DBH CHT dengan tujuan untuk menyeimbangan tiga aspek yang paling berkaitan

"Pertama, bagi masyarakat terdampak langsung diberikan dukungan bansos. Jadi kesejahteraan masyarakat diharapkan tetap terjaga terutama untuk petani dan pekerja," kata dia dalam keterangan pers secara virtual di Jakarta, Kamis (10/12/2020).

Di samping itu, pemerintah ingin DBH CHT dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas bahan baku bagi para petani tembakau. Bahkan para petani tembakau akan diberikan pelatihan untuk mendiversifikasi tanamannya, termasuk mendorong kemitraan dengan perusahaan.

Tak hanya itu, pemerintah ingin dana ini dimanfaatkan untuk program pembinaan lingkungan sosial, baik dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) buruh tembakau dan buruh rokok serta pelatihan profesi dan bantuan modal usaha. "Untuk itu, kita memberikan porsi 50% dari DBH CHT untuk tujuan-tujuan peningkatan kesejahteraan sosial para petani dan buruh," jelas dia.

Pertama, bagi masyarakat terdampak langsung diberikan dukungan bansos. Jadi kesejahteraan masyarakat diharapkan tetap terjaga terutama untuk petani dan pekerja," kata dia 

Di samping itu, pemerintah ingin DBH CHT dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas bahan baku bagi para petani tembakau. Bahkan para petani tembakau akan diberikan pelatihan untuk mendiversifikasi tanamannya, termasuk mendorong kemitraan dengan perusahaan.

Tak hanya itu, pemerintah ingin dana ini dimanfaatkan untuk program pembinaan lingkungan sosial, baik dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) buruh tembakau dan buruh rokok serta pelatihan profesi dan bantuan modal usaha."Untuk itu, kita memberikan porsi 50% dari DBH CHT untuk tujuan-tujuan peningkatan kesejahteraan sosial para petani dan buruh," kata Menkeu.

Ia menambahkan 25% DBH CHT tetap digunakan untuk aspek kesehatan, seperti bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi keluarga tidak mampu, dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui berbagai kegiatan promotif, preventif, rehabilitatif dan kuratif.

"Di bidang kesehatan juga DBH CHT untuk mengurangi prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemi yang mengancam kesehatan masyarakat, dan untuk pengadaan dan pemeliharaan prasarana kesehatan dan pelayanan kesehatan lain," terang dia.

Sementara itu, 25% DBH CHT lainnya bisa dimanfaatkan untuk penegakan hukum. Pasalnya dengan kenaikan cukai 12,5% yang berlaku pada tahun depan, maka tantangan untuk menekan peredaran rokok ilegal akan semakin tinggi.

"Termasuk dengan membangun kawasan atau lingkungan sentra industri hasil tembakau sehingga usaha kecil tetap terlindungi dan pengawasan rokok ilegal bisa dijalankan secara lebih baik atau efektif,"kata dia.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN 2020, anggaran DBH CHT tahun ini mencapai Rp 3,46 triliun. Alokasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya senilai Rp 3,17 triliun. 

Dari 25 provinsi yang menerima DBH CHT, alokasi terbesar dinikmati oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Alokasi DBH CHT tertinggi adalah Jawa Timur yaitu Rp 1,84 triliun atau 53,2% dari total alokasi DBH CHT tahun ini. Alokasi Jawa Timur juga naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 1,6 triliun.kbc11

Bagikan artikel ini: