Peternak milenial resah, Kemendag didesak intervensi harga sapronak

Kamis, 3 Desember 2020 | 21:12 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Jelang tutup tahun 2020, peternak unggas yang tergabung dalam Forum Peternak Ayam Milenial Jawa Barat mendesak Kementerian Perdagangan menindak perusahaan pembibitan (integrator) menurunkan harga DOC (daily old chicken) /bibit anak ayam usia dibawah 10 hari dan pakan. Tanpa itu akan sulit bagi mereka memperoleh iklim usaha secara fair.

Ketua Forum Peternak Milenial Jawa Barat Alvino Antonio W mengatakan, harga sarana produksi ternak (sapronak) yang meliputi DOC dan pakan jauh lebih tinggi dari harga panen ayam (livebird). Menurutnya harga DOC dilevel Rp 7.000-Rp 7.5000 per ekor dan harga pakan menyentuh hingga Rp 7.200 per kilogram (kg) "Bahkan harga pakan cenderung naik sekitar Rp 250 per kg," ujar Alvino di Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Akibatnya, harga Pokok Produksi (HPP) sudah mencapai Rp 18.000 per kg, Padahal harga livevird di kandang maksimal hanya Rp 16.500 per kg. Artinya peternak mengalami kerugian sebesar Rp 1.500 per kg.

Peraturan Menteri Perdagangan (Pemendag) No.7/2020 telah menetapkan harga acuan penjualan livebird Rp 19.000 – 21.000 per kg ditingkat peternak. Sedangkan harga DOC Rp 5.000 – Rp 6.000 per ekor dan harga pakan Rp 6.800 – 7.000 per kg.

"Perusahaan integrator telah melanggar harga acuan Permendag. Kami menuntut Mendag menindak tegas perusahan integrator yang nakal. Dengan bitu harga DOC dan pakan bisa turun 20% dari harga jual livebird seperti saat ini," tegasnya.

Apalagi pada saat bersamaan, kondisi ini diperparah dengan oversupply/pasokan ayam berlebih, sehingga berimbas pada anjloknya harga livebird. Padahal pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 32/2017 secara detail mengatur tentang pengendalian supply-demand secara seimbang. Akan tetapi hal itu tidak dindahkan oleh perusahaan integrasi, secara sengaja memproduksi DOC sebanyak-banyak sehingga produksi livebird membanjiri pasar tradisional.

Dalam hal pengurangan pasokan, pemerintah melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI (Dirjen, Kementan) telah menerbitkan banyak Surat Edaran (SE) Dirjen. Akan tetapi, implementasi SE tersebut, tidak berjalan efektif karena Ditjen PKH kedodoran dalam hal pengawasan.

"Kalau pelaksanaan SE cutting berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya maka harga ayam livebird minimal Rp 20.000 per kg. Bukan Rp 16.500 per kg. Saya meragukan bagaimana Kementan bisa mengawasi 100%," tandasnya.

Karena itu, untuk melakukan efektifitas dalam mengatur supply-demand ayam broiler, solusinya adalah transparansi data.Transparansi data untuk pengurangan pasokan ayam sangat penting untuk diketahui publik, sehingga publik dapat menilai secara langsung perusahaan siapa yang patuh dan siapa tidak patuh.

Hal ini akan menjadi baik, ketika perusahaan dan pemerintah saling menjaga keterbukaan informasi publik, demi kelangsungan bisnis perunggasan nasional. “Karena itu, kami mendorong Kementan untuk mengumumkan perkembangan pengurangan pasokan ayam secara terbuka ke publik,"kata Alvino.

Jika transparansi data terbuka secara real time, pemerintah tidak perlu capek menerbitkan SE yang berjilid-jilad itu. Perusahaan pabrikan akan menyesuaikan sendiri dalam memproduksi DOC, sesuai demand oleh market perusahaan masing-masing.

Tidak seperti sekarang, oversupplay terus berjalan karena perusahaan pabrikan cenderung berlomba-lomba dalam memproduksi DOC sebanyak-banyaknya, sedangkan market tidak dipersiapkan dengan baik. Hal itu nampaknya perushaan pembibit melabrak aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah tingkat menteri terkait. kbc11

Bagikan artikel ini: