Kejayaan migas berakhir, pemerintah kejar pengembangan industri petrokimia

Kamis, 3 Desember 2020 | 11:06 WIB ET

JAKARTA, kabarbisbis.com: Pemerintah berjanji memberikan insentif bagi kontraktor migas agar proyek-proyek yang selama ini tidak dapat dikerjakan mampu dilanjutkan. Dengan catatan dapat memberikan kontribusi terhadap produksi migas nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan, pemerintah tidak lagi menganggap bagi hasil menjadi hal utama yang harus dipenuhi. Porsi pemerintah saat ini dapat lebih kecil dibanding bagian kontraktor.

Arifin juga meminta semua pihak menyadari kejayaan sektor migas telah berakhir. "Untuk itu, pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil (split) untuk negara, tetapi lebih diarahkan mendorong agar proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa Plan of Development (PoD) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor," ujar Arifin di sela International Oil and Gas Convention 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (2/12/2020).

Stimulus fiskal adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.Beberapa upaya lainnya yang dilakukan antara lain penyederhanaan perizinan.

Arifin mengklaim sebagian besar perizinan migas telah dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.Kemudian ada penyediaan dan keterbukaan data. Melalui Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi. 

Pemerintah juga telah mendorong keterbukaan akses data bagi para investor. "Selain itu, pemerintah telah berperan aktif untuk penyediaan data baru dari selesainya akuisisi data seismic 2D 32.200 km Open Area," terang Arifin.

Pemerintah juga menginisiasi fleksibilitas sistem fiskal. Ini ditunjukkan dengan telah diberikannya kebebasan kepada kontraktor migas untuk menentukan jenis kontrak baik itu cost recovery ataupun gross split.

Arifin menyatakan, saat ini pemerintah mendorong adanya integrasi hulu hingga hilir. Untuk mempercepat waktu monetisasi yang salah satunya diakibatkan adanya gap harga keekonomian lapangan di sisi hulu dan kemampuan serap di sisi hilir."Maka disusun kebijakan berupa penurunan harga gas, untuk mendorong tumbuhnya industri domestik," kata Arifin.

Sementara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah mendorong hilirisasi migas dapat berjalan optimal sehingga industri migas tidak hanya berbicara eksplorasi dan produksi semata. Salah satu hilirisasi migas yang dikejar adalah industri petrokimia.

Luhut mengatakan dengan potensi yang ada Indonesia merupakan negara yang kredibel untuk bisa diajak kerja sama dalam sektor migas. Indonesia kedepan ingin membuat semua infrastruktur migas bisa terintegrasi dan memberikan nilai tambah.

"Saya kira, kita tidak bisa hanya mengandalkan produksi saja. Industri migas harus berkembang menjadi industri yang terintegrasi. Saat ini Indonesia sedang mengembangkan industri petrokimia," ujar Luhut 

Menurut Luhut PT Pertamina (Persero) akan bertransformasi sebagai motor industri petrokimia Indonesia pada 2030 mendatang. Hal tersebut bisa menjadi peluang pelaku usaha interasional yang ingin berinvestasi di indonesia untuk bermitra dengan Pertamina atau memanfaatkan produk petrokimia yang nanti dihasilkan Pertamina.

"Ini adalah produk yang akan berkisar dari turunan volume tinggi, turunan pengembalian tinggi, aromatik, dan bahan kimia khusus, yang termasuk produk farmasi. Hal ini akan mendukung visi Indonesia untuk memiliki otonomi yang lebih luas di bidang bahan aktif farmasi," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: