Pemerintah berambisi bangun jalan tol 4.817 km hingga 2024

Headline

Pemerintah berambisi bangun jalan tol 4.817 km hingga 2024

Makro Nasional

Rabu, 21 Oktober 2020 | 10:00 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jalan tol mencapai 4.817 kilometer (km) hingga 2024. Target ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan menambah daya saing Indonesia dalam jangka menengah.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan saat ini pemerintah sudah membangun jalan tol dengan panjang 2.093 km sampai 2019. Rinciannya, sebanyak 795 km terbangun pada periode 1978-2014 dan 1.298 km pada 2015-2019.

"Maka, dalam jangka menengah kami akan membangun 2.724 km jalan tol di periode 2020-2024, sehingga total jaringan jalan tol yang beroperasi 4.817 km," ujar Hedy saat konferensi pers virtual, Selasa (20/10/2020).

Khusus pada 2020, targetnya terbangun jalan tol dengan panjang mencapai 341 km dari seluruh wilayah di Indonesia. Per Oktober 2020, realisasi pembangunan jalan tol sudah mencapai 210,3 km atau 62 persen dari target tahun ini.

Sisanya, diharapkan bisa dikejar di sisa waktu tiga bulan terakhir sebelum tutup tahun. Rencananya, ada 11 jalan tol yang dioperasikan pada Oktober-Desember 2020.

Mulai dari ruas Tol Cinere-Serpong Seksi 1, Tol Bogor Ring Road Seksi 3A, hingga Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu alias Becakayu Seksi 1 dan 2A.

Sementara pada 2021, targetnya terbangun jalan tol sepanjang 378 km. Lalu, 263 km pada 2020, 647 km pada 2023, dan 1.094 km pada 2024.

Berdasarkan sebaran wilayah, target 2.724 km terdiri dari 1.637 km jalan tol di Pulau Sumatera, 935 km di Pulau Jawa dan Bali, 33 km di Pulau Kalimantan, 43 km di Pulau Sulawesi, dan sisanya 76 km di Pulau Papua.

Sedangkan untuk jangka panjang, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan bebas hambatan mencapai 18 ribu km. Namun, pembangunan jalan ini bukan cuma tol, melainkan jalan nasional dengan kecenderungan akses lancar selayaknya tol, tapi tidak berbayar.

"Untuk jangka panjangnya nanti kira-kira ultimate-nya total 18 ribu km, hampir 19 ribu km itu," tuturnya.

Untuk mengejar target ini, Hedy mengatakan tantangan pemerintah ke depan adalah soal pembiayaan. Sebab, seluruh pembangunan ini tidak mungkin mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jalan bebas hambatan sebagai backbone itu sistem pembiayaan yang kita lakukan adalah melalui KPBU. Artinya investasinya dari swasta, karena kalau dari APBN tentu akan lebih lama lagi tercapainya. Jadi tergantung dari seberapa menarik untuk investasi," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: