Ketidakpatuhan integrator goyahkan usaha peternakan rakyat

Rabu, 14 Oktober 2020 | 11:26 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (PKH Kementan) telah meminta para pelaku usaha terutama perusahaan terintegrasi melakukan pemangkasan produksi broiler guna stabilisasi supply dan harga live birth (ayam hidup) di tingkat peternak.

Ketua Perhimpunan Insan Peternakan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Broiler wilayah Jawa Timur Kholik mengatakan peternak mengapresiasi penuh upaya Kementan melindungi peternakan mandiri/non plasma. Hanya saja , dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan peternakan terintegrasi yang mengabaikan surat edaran untuk memangkas populasi ayam broiler

"Kita sudah teriak. Jika Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan sudah serius. Kenapa integrator terus mengabaikan Surat Edaran dan ini ada kemungkinan melecehkan pemerintah," ujar Kholid saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Akibatnya surplus produksi broiler sepanjang sembilan bulan tahun 2020 membuat usaha budidaya ternaknya merugi hingga Rp 5,6 miliar atau setara satuan daging ayam setara Rp 2.800 per kilogram (kg) . Mayoritas hal serupa juga dialami peternak unggas broiler di Jawa Timur sehingga total kerugian peternakan rakyat diperkiran Rp 800 miliar.

Ketidakpatuhan perusahaan peternakan terintegrasi ini pun juga diamini Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio. Namun dia menilai upaya pemangkasan produksi ayam melalui penundaan setting telur tetas hingga 50% sulit berjalan optimal disebabkan lemahnya pengawasan insitusi terkait. Bahkan dirinya masih ditawarkan bibit ayam yang semestinya tidak lagi bebas diperjual belikan.

Namun anehnya, harga ayam live birth justru mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. "Harga ayam hidup di Jawa Barat semua ukuran naik Rp 2.000 per kilogram (kg) minimal. Hari ini, naik lagi minimal Rp 1.500 per kg. Saya tidak mau omong kenaikan harga ayam ini karena mau ada demo. Tapi kalau liat dari trend harga (dampak pemangkasan produksi red) seharusnya kenaikan tidak lompat seperti ini," kata Alvino.

Pardjuni,Ketua PINSAR ayam broiler Jawa Tengah mengatakan harga ayam live birth broiler cukup lama jatuh di rentang hanya di kisaran Rp 10.000-Rp 11.000 per kilogram (kg). Andaikan maksimal kenaikan harga ayam live birth sebesar 16.000-Rp 17.000/ kg dan kemudian akan anjlok kembali.Padahal dengan bibit ayam sebesar Rp 5.500 ekor, padahal titik inpas produksi sebesar Rp 18.000/kg.

Parjuni mencium kenaikan harga live birth dipermainkan oknum perusahaan pembibitan.Pemangkasan produksi live birth dapat saja dilakukan ,namun tidak seperti yang dilaporkan ke Kementan. Justru kebijakan pemangkasan produksi dijadikan legitimasi bagi perusahaan menaikkan harga.

Ketua Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi Yeka Hendra Pastika berpendapati kebijakan pengurangan pasokan yang berulangkali dilakukan Kementan, namun harga live birth di tingkat peternak terus tertekan. Padahal pengurangan pasokan FS terbaru sudah dilakukan sebesar 50% dari kapasitas produksi. Dia pun melihat masih tidak patuhnya sebagian dunia usaha untuk mengendalikan pasokan seperti diperintahkan Kementan.

Ini menunjukkan pengawasan Kementan juga belum menimbulkan efek jera karena tidak disertai sanksi tegas.Menurut Yeka hal ini disebabkan pengurangan pasokan bibit ayam tidak diawasi publik sesuai prinisp good governance. Karenanya rezim importasi bebas maupun rezim kuota sama buruknya bagi kelangsungan hidup peternak.

Karena itu, PATAKA meminta Satgas Pangan Bareskrim Mabes Polri melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan agar patuh terhadap SE yang dikeluarkan Kementan. Terdapat lima kelompok perusahaan seperti PT KMS, Malindo, PIA Group, PT SUJA dan PT Wonokoyo. Kontribusi afkir dini mencapai 32,5% namun realiasinya baru mencapai 25%. Bersama Satgas pangan, Ditjen PKH Kementan diharapkan membangun sistem transparani yang melibatkan partisipasi publik diantaranya melibatkan organisasi peternak.

Surat Teguran

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan Sugiono menyebut ketidakpatuhan tercermin dari realisasi pengurangan produksi atau afkir dini calon bibit (parent stock/PS) ayam broiler yang rendah. Catatannya, untuk wilayah Jawa realisasi afkir hanya mencapai 66,83% pada September kemarin. Ia merinci dari total 40 perusahaan, hanya 15 yang patuh dan melakukan afkir dini sesuai target.

Sementara, 25 di antaranya tidak memenuhi target dengan 9 perusahaan di antaranya tidak melaporkan pemangkasan sama sekali atau realisasi nol %. Sedangkan, realisasi di wilayah luar pulau Jawa untuk periode sama sebesar 73,12%. Dari total 13 perusahaan, hanya 2 di antaranya yang memenuhi target tanpa merinci nama perusahaan tersebut

Padahal, Ditjen PKH Kementan telah mewajibkan perusahaan pembibitan untuk melakukan pengurangan produksi bibit ayam broiler melalui penundaan penetasan telur setting HE hingga 50%, afkir dini inudkan ayam usia lebih 50 minggu, tunda setting telur tetas hinga pemusnahan telur fertil serta penyerapan ayam hidup.

Kewajiban tertuang dalam SE Dirjen PKH Nomor 9663/SE/PK.230/F/09/2020 Tentang Pengurangan DOC FS September 2020. "Kami sudah sangat serius. Cuma dari dulu cutting (potong) berapa pun pasti ada saja alasannya. Isu pertama adalah bohong, mereka (perusahaan) membohong, sekarang isunya kepatuhan," tegasnya.

Masih banyaknya perusahaan belum mematuhi instruksi yang diberikan, Kementan tak dapat berbuat banyak. Pihaknya hanya dapat menerbitkan surat teguran kepada pihak yang mengabaikan SE terkait.

"Ada beberapa perusahaan yang meminta penundaan (pemangkasan). Tapi kami tidak peduli dengan masalah mereka, tugas saya adalah menjaga suplai, tidak ada hitung-hitungan dengan bisnis," kata Sugiono.

Kementan berasalan, baik integrator maupun peternak mandiri harus hidup dan bekerja sama. Di tengah situasi sulit saat ini, permintaan terhadap daging ayam memang jauh berkurang sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam neraca unggas nasional.

Kepala Subdirektorat II Satgas Pangan Kombes Pol Helfi Assegaf mengatakan perlu kesadaran dan kepentingan bersama pemerintah dalam memperbaiki nasib para peternak.

Dia menilai, kerap kali dalam sistem pengawasam pengurangan pasokan terjadi miskomunikasi. Hal itu membuat laporan yang masuk tidak diperbarui.

Helfi pun mengusulkan agar kebijakan ini dipatuhi , klausul pengurangan produksi diatur dalam perundang-undangan dengan begitu dapat memaksa pengusaha menjalankan kewajiban. “Di undang-undangkan supaya bisa dipidana, supaya bisa kami tangani. Kalau masuk ranah pidana bisa masuk ke penyidikan kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementan juga bisa melaksanakan,”pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: