Satgas pangan ikut kawal stabilisasi harga ayam peternak

Jum'at, 25 September 2020 | 07:21 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pertanian (Kementan) merangkul Satgas Pangan Mabes Polri untuk turut mengawasi kebijakan stabilisasi suplai dan harga livebird (ayam hidup) di tingkat peternak.Ketimpangan tata niaga dan dampak dari pandemi Covid-19 diakui menyebabkan industri perunggasan rakyat berada di ujung tanduk.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH Kementan) Nasrullah menuturkan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Mabes Polri untuk mengawal efektifitas Surat Edaran (SE) Ditjen PKH No 09246T/SE/PK /230/F/08/2020. Regulasi ini meminta perusahaan peternakan terintegrasi diminta melakukan pemangkasan produksi unggas.

Kebijakan ini bersifat jangka pendek yang menurut Nasrullah sebagai langkah darurat. Jika tidak maka akan menghancurkan industri perunggasan rakyat

"Save Our Souls (SOS) ini kita keluarkan karena over supply yang terjadi tahun 2020 tidak pernah terjadi di tahun sebelumnya. Biasanya kisaran over supplynya masih bisa dikendalikan, tapi tahun ini dengan prediksi Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa konsumsi daging ayam turun 43% ditambah kelebihan suplai yang reguler. Artinya,konsumsi daging ayam bisa turun lebih dari 50%," ujar Nasrullah dalam webinar Pusat Kajian Pangan Pertanian dan Advokasi (Pataka) di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Nasrullah menegaskan kebijakan ini tidak untuk memihak terhadap salah satu pihak. Langkah pemangkasan produksi diyakini hanya akan menurunkan laba dan tidak sampai merugikan perusahaan.

Nasrullah mencontohkan pengendalian suplai melalui cutting hatching egg (HE) usia 18 hari hanya dilakukan maksimal empat kemudian dievaluasi dengan memeriksa stok di cold storage. Ini dilakukan apabila terjadi lonjakan harga masih dapat dikendalikan.

Kementan, sambung Nasrullah , pihaknya tidak akan segan melakukan sanksi tegas bagi perusahaan yang enggan menjalankan SE tersebut. Sanksi tegas diantaranya peninjauan kembali rencana impor Grand Parent Stock (GPS) , yang menurut Nasrullah keputusan tersebut merupakan wilayah institusinya.

Kepala Satgas Pangan Mabes Polri Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kementan menerbitkan kebijakan stabilisasi suplai dan harga livebird ayam di tingkat peternak.Hanya saja pihaknya tidak akan gegabah mengambil tindakan penegakan hukum yang justru akan kontraproduktif yang akan merugikan perekonomian nasional.

Daniel menambahkan apabila merujuk data yang diolah dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) rerata harga daging ayam sebesar Rp 30.775 per ekor. Sementara harga ayam di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp 40.650 per kg.Adapun harga terendah Rp 20.900 per kg (kg).

Padahal disisi lain peternak mandiri kerap mengeluhkan harga livebirth ayam yang terus berfluktuasi. Bahkan saat ini berada di bawah HPP Rp 19.000 per kg. Apabila bertolak dengan harga PIPS di atas, Daniel pun menilai ada pihak yang berlebihan meraup margin yang tidak wajar.

Hal ini pun diamini Alvino , Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusanara, harga ayam berada di posisi Rp 13.000 per kg. Meski pada beberapa hari sebelumnya harganya mulai beranjak pulih.

Direktur Pusat Kajian Pataka Yeka Hendra Fatika selaku moderator menguraikan kesimpulan yakni lemahnya pengawasan pemerinah membuat kebijakan pengurangan pasokan belum terlihat efektif seperti yang diharapkan. Untuk itu diperlukan penyusunan mekanisme optimalisasi pengawasan pengurangan pasokan livebird.

Karenanya apapun kesepakatan yang sudah menjadi keputusan pemerintah, semua pelaku usaha wajib mentaati tanpa terkecuali. Sementara bagi pelaku usaha yang belum mencapai target realisai pengurangan pasokan sesuai SE Dirjen PKH ini , Satgas Pangan Mabes Polri dapat melakukan upaya jemput bola untuk mengawalnya. Pemerintah pun diminta melakukan transparani atas setiap proses yang dilakukan pengusaha dari hulu dan hilir untuk menolong peternak mandiri.kbc11

Bagikan artikel ini: