UMKM tak dapat bantuan dari pemerintah, ini penyebabnya

Rabu, 23 September 2020 | 11:51 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah telah mengguyur sejumlah insentif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang tak mendapatkan bantuan. Salah satunya karena kurangnya kelengkapan data yang dimiliki pelaku usaha.

"Data itu jadi penting, BRI, Himbara dan KL terkait itu membahas data terus. Untuk masyarakat penting untuk NIK itu 1 saja, KTP elektronik," kata Direktur Usaha Mikro Bank BRI Supari dalam diskusi online, Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Tidak hanya kelengkapan dokumen seperti KTP Elektronik, tetapi juga kepemilikan nomor telepon. Semakin sering berganti nomor telepon maka semakin kecil kemungkinan bisa mendapat bantuan modal dari pemerintah.

"Tentunya teman-teman masyarakat yang sudah punya HP jangan ganti-ganti supaya kalau ada program-program pemerintah bisa cepat dikasih tahu," katanya.

Staf Khusus Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Riza Damanik mengatakan, populasi UMKM di Indonesia sangat besar bahkan mencapai 63 juta. Jumlah tersebut apabila semua mengenal akses bank maka tidak menutup kemungkinan UMKM Indonesia bisa berkembang lebih baik.

"Dari 99 persen UMKM di Indonesia, 98 persen itu usaha mikro itu sehingga angkanya 63 juta. Kalau ini terdata dengan rapih, lalu masuk ke bankable, punya literasi tentang pembiayaan dan akses pasar yang memadai dan bisa masuk, diharapkan masuk ekonomi digital, maka UMKM ini akan lebih baik," jelasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: