Sah! 5 BUMN sepakat konsolidasikan bisnis hotel

Selasa, 15 September 2020 | 09:00 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Sebanyak 5 perusahaan BUMN resmi melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Rencana Konsolidasi Bisnis Hotel BUMN secara virtual, Senin (14/9/2020).

Langkah ini guna menindaklanjuti rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengkonsolidasikan bisnis hotel BUMN.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh para direktur utama BUMN yang akan melakukan konsolidasi hotel-hotel yang dimiliki saat ini, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero)/HIN, PT Pertamina, PT Wijaya Karya (Persero), dan PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto,

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menyatakan, BUMN perlu kembali ke inti bisnis (core business) masing-masing sehingga untuk perhotelan, misalnya, perlu dilakukan atur ulang anak usaha Hotel BUMN agar BUMN tersebut bisa kembali ke inti bisnisnya.

"Hotel-hotel milik BUMN memiliki lokasi yang sangat strategis, sehingga jika kita bisa fokus memberikan pelayanan yang baik maka sangatlah mungkin hotel milik BUMN ini menjadi kebanggaan Indonesia," ujar Kartika dalam pernyataan resmi, Senin (14/9/2020).

Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, kelima BUMN berkomitmen mengkonsolidasikan bisnis hotel, termasuk namun tidak terbatas pada aset dan liabilitas yang mencakup 22 unit hotel dan 2 hotel operator management milik Hotel Indonesia Natour, Pegadaian, Garuda Indonesia, Pertamina.

Seperti diketahui, sebagai bagian dari langkah transformasi dalam rangka menjadikan BUMN sebagai institusi bisnis yang efisien dan sebagai global player, Erick Thohir akan merampingkan BUMN yang semula berjumlah 142 BUMN, saat ini menjadi 107, dan selanjutnya ditargetkan akan menjadi 40 BUMN.

Hotel-hotel miliki BUMN akan dikonsolidasikan sehingga diharapkan dapat menjadi lebih efisien dan kompetitif serta mampu bersaing dengan industri perhotelan di dalam dan di luar negeri.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour (HIN) Iswandi Said menjelaskan, keputusan konsolidasi baik berbentuk holding, cluster atau apapun itu, merupakan kepentingan pemegang saham mayoritas, dalam hal ini Kementerian BUMN. Begitu pula dengan penunjukkan induk grup konsolidasi tersebut.

"Tentu itu saya serahkan kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham, siapa yang akan jadi leadernya. Saya sendiri akan fokus bagaimana HIN bisa menjalankan perannya dalam grup konsolidasi tersebut," ujar Iswandi. kbc10

Bagikan artikel ini: