Pemprov Jatim dorong UMKM jadi elemen penting pemulihan ekonomi

Senin, 7 September 2020 | 10:42 WIB ET
Khofifah Indar Parawansa
Khofifah Indar Parawansa

JAKARTA, kabarbisnis.com: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menilai Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peluang berkembang. Dia pun berharap UMKM bisa bangkit di masa pandemi corona (Covid-19).

"Saya yakin, sektor UMKM ini yang akan bisa memberikan daya dukung terhadap bangkitnya perekonomian di Jatim," ungkapnya saat menyampaikan Keynote Speech pada pelantikan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (Kafegama) Jatim Periode 2020-2023 melalui video conference di Yogyakarta, Sabtu (5/9/2020).

Khofifah mengatakan, pemulihan ekonomi di masa pandemi ini harus mengikutsertakan peran UMKM  secara lebih dominan yang telah terbukti sebagai backbone perekonomian di Jatim. Terlebih, kontribusi UMKM di Jatim dibuktikan dengan 54% dari PDRB Jatim.

Ditambahkan, Pemprov Jatim juga menyiapkan anggaran sekitar Rp 454.26 milliar yang digunakan sebagai penguatan kelembagaan,  fasilitasi pemasaran, penguatan akses pembiayaan, penguatan produksi restrukturisasi usaha serta penguatan SDM KUKM.

Khofifah memaparkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Populasi UMKM Jatim menurut sensus ekonomi tahun 2016 dan survey pertanian antar sensus 2018 meningkat sebesar 9,78 juta.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa Pemprov Jatim memiliki banyak program dimana salah satunya Jatim Puspa. Jatim Puspa ini nantinya yang akan membantu penanganan Covid-19 lewat pemberdayaan BUMDes dan usaha ekonomi masyarakat berbasis perempuan kepala keluarga.

"Juga terdapat bantuan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi seperti permodalan BUMDes, bantuan Presiden produktif usaha mikro hingga fasilitasi standarisasi produk UMKM dan sebagainya," tandas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Selain itu, Khofifah juga menyiapkan beberapa strategi antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) plus dengan sasaran lansia di 10 kabupaten kantong kemiskinan. Utamanya, untuk menjaga basis konsumsi masyarakat guna memperkokoh pondasi perekonomian Jawa Timur.

Di masa pandemi Covid -19 ini, Pemprov Jatim juga menyiapkan program suplemen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "Jadi sebesar 50 persen BPNT dari pusat kita tambahkan dari total Rp 200.00 ditambahkan 50% menjadi Rp. 100.000 sehingga total menjadi Rp 300.000 kepada seluruh penerima BPNT kepada penerima berbasis kelurahan," terangnya.

Dalam memberikan ketahanan pangan di Jatim, Khofifah berkolaborasi dengan banyak elemen untuk mengoptimalkan peran lumbung pangan Jatim yang mampu menjangkau hingga di 38 kabupaten dan kotamadya. kbc10

Bagikan artikel ini: