Kementan siapkan regulasi kesetaraan usaha perunggasan

Sabtu, 5 September 2020 | 10:23 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pertanian (Kementan) akan merivisi regulasi berkaitan usaha perunggasan nasional. Aturan ini diharapkan dapat mewujudkan pola kesetaraan bisnis yang fair antara integrator dengan peternak mandiri.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah menuturkan deregulasi pelaksanaan perunggasan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 32/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Permentan ini mengamanatkan untuk mengatur kewajiban yang harus dilaksanakan integrator, pelaku usaha mandiri, koperasi dan peternak.

Aturan ini mencakup kewajiban memiliki coldstorage (fasilitas rantai dingin), kecukupan pakan dan obat ternak, peredaran benih hingga pengawasan.Namun Nasrullah mengakui pada prakteknya posisi peternak mandiri kerap terpinggirkan ketika harus berhadapan dengan integrator.Bahkan diantara mereka tidak sedikit yang gulung tikar.

Menurut Nasrullah, situasi ini tidak terlepas dari belum sepenuhnya dijalankan isi Permentan No 32/2017 yakni berkaitan sanski yang berlaku bagi semua pemangku kepentingan.

"Kita tahu aturan mainnya sudah ada , yang kurang adalah penegakan aturan pelaksanaannya. Delam Permentan sudah jelas, siapa yang tidak melakukan, maka izinnya akan dicabut," ujar Nasrullah dalam webinar bertajuk "Terobosan Kementerian Pertanian Melindungi Peternak" di Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Nasrullah mencontohkan kewajiban pelaku usaha yang memiliki kapasitas produksi ternak minimal 300.000 ekor per pekan wajib memiliki Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) berikut coldstorage. Karenanya, dia berharap Kementan dapat merancang aturan baru yang menjadi solusi permanen yang disepakati bersama sekaligus dapat menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar.

Nasrullah menekankan pihaknya berkepentingan mewujudkan kesetaraan dalam tata kelola usaha perungggasan nasional. Nasrullah memberikan targetkan aturan baru dapat dirilis di bulan Januari 2021.

"Kami punya key point yang bisa dilakukan. Bukan terkait administrasi tapi kewenangan. Bila ada yang tidak bisa ikut (aturan main) maka kita akan tindak sesuai kewenangan Ditjen PKH," terangnya.

Untuk mengatasi persoalan harga ayam dan telur yang rentan berfluktuasi, Kementan juga telah merilis aturan membatasi aturan telur tetas hingga afkir dini indukan ayam. Dengan demikian, pasokan ayam bisa semakin terkendali dan harga jual kembali stabil.

Nasrullah menambahkan, pihaknya dapat saja memangkas produksi ayam secara signifikan untuk mendongkrak harga ayam di tingkat peternak. Namun , apabila tidak dilakukan hati-hati hal ini dapat beresiko berkurangya pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Kalau saja sedikit terjadi wabah demam babi Afrika di ayam, bagaimana ? Apakah kita harus memita lagi ke negara lain memasukkan ayam? Kalau kita mau kurangi produksi , ayo kita kurangi. Tapi siapkah,kita terima orang (negara ) lain yang menutupi kekurangannya?" pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: