Subsidi Pulsa PNS, DPR: Kebijakan mudah, tak berdampak ke konsumsi masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2020 | 09:50 WIB ET

JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR RI Mufti Anam menilai, kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi pulsa sebesar Rp200 ribu ke pegawai negeri sipil (PNS) alias aparatur sipil negara (ASN) bukan sebuah keputusan yang bisa memberi dampak lebih ke perekonomian, terutama untuk mengerek konsumsi masyarakat.

”Sebenernya PNS kan sudah dapat subsidi pulsa Rp150 ribu, sekarang dinaikkan jadi Rp200 ribu. Dari segi pemerintah, kebijakan ini memudahkan. Kan tinggal tambahi duitnya. Datanya sudah ada. Implementasi kebijakannya sangat mudah, tidak perlu kerja ekstra,” ujar Mufti Anam, Rabu (26/8/2020).

Kebijakan subsidi pulsa itu, sambung Mufti, juga bisa dikerangkai sebagai strategi pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran di tengah pandemi Covid-19.

”Dari sisi implementasi kebijakan, sekali lagi, itu sangat mudah. Tapi soal efektivitas, nanti dulu. Kebijakan ini relatif tidak perlu. Karena tidak ada transmisinya ke peningkatan konsumsi masyarakat sama sekali,” jelas Mufti yang juga anggota Komisi VI DPR RI.

Apalagi, ada argumentasi bahwa subsidi tersebut membantu PNS untuk tetap bisa mengikuti rapat virtual di tengah pandemi. 

Padahal, menurut Mufti, upaya mendongkrak konsumsi akan jauh lebih penting ketimbang kebijakan subsidi pulsa ke PNS, mengingat konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 57 persen terhadap perekonomian nasional. 

”Kemarin kan konsumsi rumah tangga minus 5,51 persen. Maka seharusnya kebijakan pemerintah sepenuhnya diarahkan untuk meningkatkan konsumsi. Menjaga kepercayaan masyarakat untuk konsumsi, itu sangat mendesak dilakukan, karena kelompok menengah-atas sekarang wait and see untuk spending uangnya,” jelasnya.

Kalau pun ada subsidi pulsa, Mufti menyarankan lebih baik ke pelajar dan mahasiswa. “Pemerintah punya database yang cukup bagus untuk penerima beasiswa, misalnya program Bidik Misi pemerintah datanya cukup mutakhir,” ujarnya.

“Atau seharusnya subsidi pulsanya ke hulu, ke operatornya, biar bisa dinikmati masyarakat luas terutama untuk mengakses pembelajaran jarak jauh,” pungkasnya.

Bagikan artikel ini: