Insentif bagi pelanggan listrik, PLN diminta beri mutu pelayanan terbaik

Selasa, 18 Agustus 2020 | 21:46 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah mewajibkan PT PLN (Persero) memberikan mutu pelayanan terbaik bagi para pelanggan, bahkan yang tergolong mendapat bantuan keringanan berupa diskon tarif listrik di masa pandemi Covid-19.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hendra Iswahyudi mengatakan kewajiban tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 139 Tahun 2020. Kehadiran Kepmen tersebut menjadi penugasan yang harus dijalankan oleh perusahaan setrum negara tersebut.

 "Menteri Arifin melalui Kepmen tersebut menegaskan walaupun diskon tarif dengan kehadiran negara, tidak serta merta PLN lengah. Artinya, PLN tetap wajib memberikan pelayanan terbaik dengan tingkat mutu yang sudah ditetapkan," kata Hendra dalam konferensi virtual di Jakarta, Selasa (18/8/2020)

Hendra menyebut diskon listrik tidaklah sama dengan diskon barang dagangan yang ditawarkan di pasar. Misalnya saja diskon pakaian, biasanya jika ada diskon 50-75%, pakaian yang dijual cenderung merupakan stok lama, bahkan yang jahitannya tidak bagus. Ia tidak ingin karena didiskon, PLN justru memberikan pelayanan yang tidak maksimal.

"Jadi walaupun diberikan diskon 100%, listriknya tingkat mutu pelayanannya harus sama wujudnya, Jangan sampai PLN memberikan diskon tapi listriknya gampang nyetrum. Jadi tetap beda dengan barang diskon yang ada di pasar," ujar Hendra.

 Selain itu, pihaknya juga telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM) Nomor 18 Tahun 2019 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PLN. Beleid tersebut mengatur adanya penalti yang harus dibayarkan PLN manakala tingkat mutu pelayanannya jelek. Misalnya saja terkait jumlah gangguan dalam setahun, kecepatan pelayanan sambungan baru, kesalahan pembacaan meter listrik, dan waktu koreksi.

Ia mencontohkan di 2018 PLN harus merogoh kantong Rp 5,1 miliar sebagai denda yang diberikan pada masyarakat karena tidak terpenuhi tingkat mutu pelayanan. Bahkan di 2019, akibat adanya pemadaman atau blackout, PLN harus menanggung ganti rugi Rp771,5 miliar. Di tahun ini hingga Agustus, angkanya membaik yakni hanya Rp2 miliar."Jadi ada penalti yang ditetapkan," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: