Pacu pertumbuhan EBT, pemerintah bakal ganti biaya eksplorasi panas bumi

Selasa, 28 Juli 2020 | 18:34 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberikan insentif berupa penggantian biaya eksplorasi yang dilakukan pengembang. Ini dilakukan untuk memacu pertumbuhan energi panas bumi dalam bauran energi baru dan terbarukan (EBT).

Dirjen Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sujiastoto menuturkan pemberian kompensasi dilakukan agar harga jual listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) lebih terjangkau. Sebab, selama ini yang menjadi pengambat pengembangan sektor panas bumi adalah, harga jual listrik yang tidak ekonomis.

"Karena itu, pemerintah memberikan insentif supaya harga jual listrik dari pembangkit turun. Misalnya panas bumi, biaya eksplorasi dikompensasi oleh pemerintah, kemudian tax holiday juga akan diberikan," kata Sujiastoto dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Nantinya klausul insentif ini akan dimasukan dalam draft rancangan Peraturan Presiden terkait pembelian listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Nantinya, pemerintah akan mengembalikan biaya operasi yang telah dikeluarkan pengembang dalam kegiatan eksplorasi wilayah kerja (WK) panas bumi.

Menurutnya jika aturan ini dapat diimplementasikan dengan baik, maka biaya produksi listrik yang dihasilkan dapat ditekan. Hal ini, juga akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kementerian ESDM memproyeksikan, akan ada penurunan harga sekitar US$ 2,5 hingga US$ 4 sen per kilowatt per jam (kWh) jika aturan tersebut dijalankan.

Selain itu, melalui aturan ini diharapkan dapat membuat iklim investasi di sektor panas bumi lebih bergairah. Adapun, agar proses mekanisme pengembalian biaya kompensasi tersebut dapat berjalan dengan lancar, pihaknya telah membentuk tim pengawasan yang akan dijalankan bersama Badan Geologi Kementerian ESDM.

"Dana untuk insentif biaya eksplorasi ini akan berasal dari APBN, yang alhamdulilah untuk 2021 sudah masuk dalam pagu indikatif dan siap dilaksanakan," kata dia.

Investasi sektor panas bumi Indonesia memang tergolong lambat, dengan realisasi pada kuartal I/2020 baru mencapai US$163 juta atau 15,52% dari target tahun ini sebesar US$ 1,05 miliar. Hal ini disebabkan karena ada tantangan, dan risiko yang cukup besar dalam pengembangan panas bumi, salah satunya soal eksplorasi.

Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari menjelaskan investor perlu tambahan insentif agar tertarik mengembangkan proyek panas bumi. Apalagi, Indonesia memiliki keterbatasan akses infrastruktur menuju lokasi proyek.

"Selama ini pembangunan akses ke lokasi dibebankan ke pengembang. Jadi berpengaruh ke tarif dan keekonomian proyek," kata Ida.

Padahal, potensi energi panas bumi di Indonesia mencapai 23,9 Giga Watt (GW). Namun, baru dimanfaatkan sebesar 8% atau baru terpasang 2.130,7 Mega Watt (MW). Kapasitas tersebut setara dengan pemakaian Bahan Bakar Minyak atau BBM sebesar 32.000 barrel of oil equivalent per day (BOEPD). kbc11

Bagikan artikel ini: