Mahfud MD akui investasi di RI terhambat rumitnya birokrasi

Senin, 27 Juli 2020 | 08:49 WIB ET
Mahfud MD
Mahfud MD

JAKARTA, kabarbisnis.com: Rumitnya regulasi dan birokrasi dinilai ikut menjadi penghambat laju investasi di Tanah AIr. 

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyatakan, di masa adaptasi kenormalan baru saat ini, diperlukan modifikasi regulasi. Hal ini agar pengambilan keputusan dapat segera dilakukan, terlebih menyangkut pemulihan ekonomi. Menurutnya, birokrasi yang berbelit bisa membuat investor jengah.

“Mandek di birokrasinya. Harus melalui surat ini, surat itu. Keppres ini, Keppres itu, dan lain sebagainya. Sehingga orang frustasi. Di sini lalu nggak jadi,” kata Mahfud dalam diskusi daring, akhir pekan lalu.

“Itu yang menyebabkan investasi kita tersendat-sendat,” imbuhnya.

Mahfud menilai masih banyak regulasi yang saling berbenturan satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah menawarkan solusi perampingan regulasi melalui Omnibus Law. Namun dalam perjalanannya, gagasan ini menuai banyak kritik.

Padahal, kata Mahfud, dalam Omnibus Law ini regulasi dapat saling terintegrasi, baik bagi pekerja maupun pelaku usaha. Sehingga meminimalisir adanya tumpang tindih aturan satu sama lain.

Sebab, jika permasalahan di masing-masing sektor diselesaikan secara sendiri-sendiri, akan memakan waktu lebih lama. Serta tidak ada jaminan prosesnya akan selaras.

“Misalnya ada persoalan perdagangan. Diselesaikan di Departemen Perdagangan ternyata terhambat di bea cukai. Diselesaikan di bea cukai, terhambat di imigrasi, dan seterusnya. Sehingga orang menjadi bertanya, ini akan diselesaikan dari mana,” kata dia. 

Selain itu, Mahfud juga membeberkan budaya regulasi yang masih buruk, “Kadang keputusan itu harus dibeli kepada birokrasi,” ujar dia.

Untuk itu, sekali lagi, pemerintah merumuskan Omnibus Law untuk memitigasi budaya suap tersebut, “Agar kalau menyelesaikan sesuatu itu bisa selesai dengan pernak-pernik persoalan lainnya di dalam aturan itu,” sambung Mahfud.

Namun di saat yang bersamaan, pemerintah juga menyadari reaksi dari masyarakat yang kontra dengan rumusan Omnibus Law. Sehingga pembahasannya masih terus bergulir. kbc10

Bagikan artikel ini: