Pertama kali dalam sejarah, OJK membekukan lembaga pendidikan

Selasa, 7 Juli 2020 | 08:35 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat (3/7/2020) lalu telah mengeluarkan daftar 99 entitas keuangan yang telah dibekukan. Dengan perincian, 87 perdagangan berjangka atau forex ilegal, dua perjualan langsung  (Direct selling) ilegal, tiga investasi cryptocurrency ilegal, tiga investasi uang dan empat lainnya.

Atas hal ini, pendiri Yayasan Pendidikan Ekonomi Berbagi, Maxmillian Wienardi atau yang biasa dipanggil Maxwin mempertanyakan kebijakan OJK yang telah membekukan lembaganya secara sepihak. Padahal lembaganya adalah lembaga pendidikan yang melakukan edukasi kepada masyarakat tentang ekonomi berbagi dan tidak melakukan penghimpunan dana.

"Tidak ada klarifikasi, tidak ada surat pemberitahuan dari OJK. Dan kami satu-satunya dunia pendidikan yang dibekukan. Kalau kita mengajarkan bisnis tanpa bunga bank, apa itu juga dianggap investasi bodong? Bahkan sampai sekarang pun OJK tidak berkirim surat kepada kami. Kami justru mengetahuinya dari media," ujar Maxmillian kepada kabarbisnis.com, Surabaya, Senin (6/7/2020).

Untuk itu, ia berkirim surat kepada OJK untuk melakukan klarifikasi, kenapa dunia pendidikan dianggap investasi bodong dan harus dibekukan. Ia juga berkirim surat kepada dua media nasional yang telah memuat pemberitaan tersebut untuk meminta hak jawab. 

"Hari ini kami kirim surat kepada OJK dan kepada media tersebut sebagai klarifikasi dan meminta hak jawab. Karena ini menyangkut nama baik kami," tegasnya.

Lebih lanjut Maxmillian mengatakan bahwa lembaganya adalah lembaga pendidikan yang sejak 5 tahun ini berkosentrasi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang konsep ekonomi berbagi. Ia juga gencar memberikan seminar dan ceramah tentang anti riba kepada masyarakat. Ia juga telah berkeliling Indonesia dari Sabang hingga Merauke untuk menjelaskan tentang konsep tersebut. 

"Kami juga telah menjalin kerjasama dengan  delapan kepala daerah untuk membuat holding perusahaan yang akan membangun proyek perumahan tanpa DP, tanpa bunga dan hanya membayar satu persen per bulan," ujarnya. 

Ada tiga pihak atau saham dalam perusahaan tersebut, pertama Maxwin yang menjadi konsultan, BUMD dan investor dari luar negeri. Pendanaan yang diperoleh dari investor tersebut akan diinvestasikan untuk dua sektor, pertama pembiayaan UMKM dengan rata-rata keuntungan 10 persen per bulan dan pembangunan perumahan.

"Makanya kami heran, kenapa kami sebagai coaching dianggap investasi bodong. Kami tidak mengumpulkan dana dan kami hanya melakukan edukasi tentang ekonomi berbagi. Bahkan kami juga sering seminar mengajak developer untuk berbagi dengan konsep ekonomi berbagi, membuat bisnis tanpa bantuan bank dan tanpa riba " tegasnya lagi.

Maxmillian mengaku dampak dari keputusan OJK secara sepihak tersebut sangat besar terhadap lembaga yang didirikannya, karena hal tersebut menyangkut nama baik lembaganya. Hanya saja, ia ingin menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan dan tidak menempuh jalur hukum. 

"Kami berharap OJK juga akan open  kapan melakukan klarifikasi, karena ini menyangkut nama baik kami," pungkasnya. kbc6

Bagikan artikel ini: