Penyelenggara pilkada wajib pakai APD, berlaku mulai verifikasi faktual

Selasa, 23 Juni 2020 | 21:03 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Para penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) selama menjalankan proses tahapan agenda tersebut.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahkan akan memberikan sanksi secara bertahap bagi penyelenggara pemilihan yang melanggar atau tidak menggunakan APD.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui, pihaknya akan mendapatkan sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan Pilkada yang telah disepakati bersama yaitu menjalani protokol kesehatan.

“Pak Abhan (Ketua Bawaslu) berserta tim sudah memberi warning ke KPU kalau tidak gunakan APD itu akan diberikan sangksi bertahap,” katanya pada webinar, Selasa (23/6/2020).

Adapun, sanksi pertama yang diberikan berupa peringatan. Kedua adalah sanksi administratif serta sanksi paling berat yaitu pidana.

“Saya khawatir teman-teman yang tidak memakai APD bisa terkena sanksi pidana. Mohon kita semua sangat berhati-hati dengan ini,” ujarnya.

Terhitung mulai 24 Juni - 29 Juni, tahapan Pilkada memasuki verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan. Pada tahapan ini penyelenggara pemilihan memprediksi akan terjadi pertemuan massa dengan jumlah masif di berbagai daerah.

Sementara itu, penggunaan alat pelindung diri sudah harus mulai digunakan pada tahapan tersebut.

KPU dan Bawaslu mendorong pemerintah segera mencairkan anggaran tambahan Pilkada untuk dikirimkan ke KPUD. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian APD bagi penyelenggara.

“Kalau itu sudah masuk maka besok mudah-mudahan sudah bisa digunakan untuk beli perlengkapan [APD],” ujar Arief. kbc10

Bagikan artikel ini: