loading...
Kategori
Umum
Mode Baca

BPN Sidoarjo buat terobosan

Online: Selasa, 30 Juni 2009 | 18:36 wib ET

SIDOARJO – ‘Sehari Selesai’. Itulah motto dari program yang sedang digalakkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo, mulai Senin (29/6) pagi. Dengan program baru tersebut, BPN Sidoarjo berusaha memproses sertifikasi tanah hanya dalam satu hari.

Program itu selain upaya reformasi layanan sertifikasi tanah, juga dimaksudkan untuk membantu mempercepat recovery Sidoarjo yang selama ini telah ‘terpuruk’ akibat bencana lumpur dan telah berakibat pada melemahnya kegiatan perekonomian di Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah memandang perlunya membangun kembali infrastruktur relokasi jalan tol porong – gempol. Saat ini telah dilaksanakan pengadaan tanahnya serta pembangunan fisiknya. Terkait dengan itu, Badan pertanahan Nasional RI (BPN) mengambil langlah cepat dan antisipatif, diantaranya melakukan inventarisasi subyek dan obyek bidang tanah di sekitar desa yang dekat dengan lokasi luapan lumpur.

Kedua, BPN melalui BPN Sidoarjo melaksanakan kegiatan pensertifikatan tanah dengan sumber dana dari APBN melalui kegiatan Prona. Ketiga: mendukung kegiatan BPLS terkait dampak social berupa pengukuran dalam rangka pemberian ganti-rugi berdasar Perpres No.48/2008. Keempat: melaksanakan kegiatan pengukuran dalam rangka pengadaan tanah untuk relokasi jalan tol Porong – Gempol.

Semua program itu telah berjalan dengan baik, termasuk layanan sertifikasi satu hari yang dinamai ‘Halo Darling’. “Kebetulan hari ini ada pembayaran tanah untuk lahan relokasi infrastruktur Porong (yang terdampak lumpur) lewat BNI. Kami manfaatkan momen itu untuk uji coba program satu hari jadi ini,” kata Taufik S. Wibowo, Kasubsi Pengukuran BPN Sidoarjo.

Halo Darling dilengkapi fasilitas mobil berkeliling dari desa ke desa secara langsung. Ini merupakan program Pra Larasita (Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah). Objek yang dijadikan uji coba adalah 147 bidang tanah sisa milik warga Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin.

Ke-147 bidang tanah itu adalah sisa dari 178 bidang tanah sawah di Desa Ketapang yang sudah terbebaskan untuk lahan relokasi tol Porong-Gempol. Kesepakatan harga ganti ruginya sudah dilaksanakan secara musyawarah mufakat terhadap warga Desa Ketapang, Kec. Tanggulangin, dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T).

Pembayaran 178 bidang tanah dan 147 bidang tanah sisa –baik yang bersertifikat maupun yang ber-SK gubernur untuk tanah gogol– dilakukan hari ini melalui BNI. Bersamaan dengan itulah, diujicobakan Halo Darling di Balai Desa Ketapang.

Acara sertifikasi tanah sehari jadi di Balai Desa Ketapang itu juga dihadiri gubernur Jawa Timur, Kakanwil BPN Jatim, Kakan BPN Sidoarjo, bupati dan Muspika Sidoarjo beserta seluruh masyarakat pemilik tanah ganti rugi (untuk tol Porong-Gempol).

Sementara itu, Suwanto, kepala Seksi Hak Pemetaan Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Sidoarjo mengatakan, BPN mengambil langkah-langkah sebagai upaya antisipasi terhadap dampak lumpur lapindo. Yaitu menginventarisasi subjek dan objek tanah desa yang berdekatan dengan lokasi luapan lumpur.

Langkah ini, kata Suwanto, diambil guna membangun kembali infrastruktur relokasi tol Porong-Gempol sebagai akses penghubung perekonomian di Jatim. Sekaligus melaksanakan persertifikatan tanah dengan sumber dana dari APBN berupa kegiatan Prona (program nasional).

’’Kegiatan ini untuk mendukung Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam pemberian ganti rugi sesuai Perpres No.48/2008 terhadap dampak sosial,’’ ujar Suwanto yang juga sekretaris II panitia tim pengadaan tanah untuk infrastruktur Porong.

Pihaknya telah melaksanakan pengukuran dalam rangka pengadaan tanah untuk relokasi jalan tol Porong-Gempol yang saat ini dalam proses pengadaan tanahnya sekaligus pembangunan proyek fisiknya.

Prosedur

Mekanisme pengurusan sertifikat tanah sehari jadi terhadap warga Ketapang adalah, BPN Sidoarjo mengirimkan personel ke Balai Desa Ketapang. Pegawai BPN itu menerima pendaftaran permohonan sertifikasi dari warga, melakukan proses administrasi, kemudian langsung menerbitkan sertifikat hari ini juga.

’’Jadi permohonan yang kami proses hari ini, berkas-berkasnya sudah lengkap dan sudah clean and clear baik objek maupun subjeknya,” jelas Taufik. ’’Pengukuran lahannya sendiri sudah kami lakukan sejak adanya negosiasi harga antara pemerintah dengan warga,” katanya.

Namun ke depan, program Halo Darling itu akan dilengkapi pula dengan pelayanan pengukuran tanah. Warga Sidoarjo yang membutuhkan sertifikat tanah dan menginginkan tanahnya diukur, tinggal mengontak nomor telepon (031) 8055555.

Proses penerbitan sertifikatnya pun bisa berlangsung dalam satu hari itu juga. Asalkan pemohon sudah memasang sendiri batas-batas tanah yang akan diukur. Kemudian syarat-syarat administratifnya sudah lengkap serta clean and clear, dan pemohon sudah membayar biaya pengukuran maupun pendaftaran. ’’Pokoknya berkas lengkap, kami datang. Dan minimal ada 10 pemohon, akan kami layani,” tandas Taufik.

Dia melanjutkan, pelayanan yang akan dapat diberikan BPN Sidoarjo kepada masyarakat melalui program satu hari jadi itu meliputi permohonan checking sertifikat, SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), roya tanah, dan peningkatan status tanah (misalnya, dari sertifikat hak guna bangunan ke sertifikat hak milik).

Program satu hari jadi ini sudah dimulai secara nasional oleh BPN pada September 2008 melalui program Larasita (Layanan Rakyat Sertifikat Tanah). Sudah ada 124 kabupaten/kota di Indonesia yang telah menjalankan program itu.

’’Di Jatim sudah dimulai dari Surabaya, Mojokerto, Jember, Kediri, Trenggalek, dan Magetan,” beber Taufik. ’’Sidoarjo, rencananya tahun ini. Tapi sudah kami mulai duluan secara swadana melalui program Halo Darling ini,” tuturnya lebih lanjut.

Dengan program tersebut, imbuh Taufik, akan banyak keuntungan yang diperoleh masyarakat. Selain waktunya jauh lebih singkat, biayanya juga lebih murah karena tidak melalui jasa perantara. “Memang tujuan utama program ini adalah memangkas calo,” katanya.

Proses pengurusan sertifikat tanah di Kantor BPN Sidoarjo diakui sudah cukup mudah, cepat, dan murah. Asalkan tidak melalui perantara atau calo. Pengakuan itu diungkapkan Sumarwan, warga Perumahan Rewin, Kecamatan Waru, Sidoarjo.

“Saya ngurus sendiri permohonan peningkatan status sertifikat rumah saya di (Perumahan) Rewwin, dari hak guna bangunan ke hak milik. Gampang kok, cuma lewat 3 loket dan sebulan jadi. Biayanya juga murah, cuma sekitar 540 ribu,” kata pegawai di PLN itu saat ditemui di Kantor BPN, sebagaimana dikutip dari surabaya post, Senin (29/6). kbc1

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
9/16/2014
11.971
IHSG
9/16/2014
5.130,50
-14,40 (-0,28%)