loading...
Kategori
MakroNasional
Mode Baca
Kurs USD-IDR
4/24/2014
11.630
IHSG
4/24/2014
4.891,08
-2,07 (-0,04%)
Minyak Mentah
4/23/2014
102,15
0,02 (0,02%)
Emas
4/24/2014
1.272,50
-11,70 (-0,92%)

Menkeu: Piutang Badan Layanan Umum bisa dihapus

Online: Kamis, 14 Januari 2010 | 11:13 wib ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghapus Piutang Badan Layanan Umum (BLU) secara bersyarat yang berlaku pada 28 Desember 2009. Peraturan ini tertuang dalam nomor 230/PMK.05/2009.

Kepala Humas Departemen Keuangan Harry Zoeratin dalam siaran persnya, menyebutkan, apabila piutang BLU tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan maksimal, maka BLU menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan peraturan di bisang pengurusan piutang negara.

“Selanjutnya, PUPN akan mengurusi penagihan piutang BLU tersebut secara lunas, selesai atau optimal dan dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih Array,” kata Harry.

Piutang yang dinyatakan dalam PSBDT akan dihapus secara bersyarat oleh PUNP dengan menerbitkan keputusan penghapusan. Penghapusan ini menghapuskan piutang BLU dari pembukuan BLU, namun tidak mengapuskan hak tagih negara.

Penghapusan piutang ini dilengkapi dengan daftar nominatif para penggung utang dan besaran utang yag dihapuskan, serta surat pernyataan PSBDT daru PUPN.

Kewenangan penghapusan bersyarat terhadap piutang BLU diberikan kepada pemimpin BLU. Penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:

a. Pemimpin BLU, untuk jumlah sampai dengan Rp200 juta per penanggung utang,

b. Pemimpin BLU dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah Rp200-500 juta dan jika tidak terdapat Dewan pengawas maka kewenangan akan diberikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. kbc3

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda