Pembiayaan biodiesel tak ambil duit dari APBN

Rabu, 14 Februari 2018 | 22:44 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menegaskan pendanaan subsidi biodiesel  bukan berasal dari pos subsidi energi sebagaimana tercantum dala Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana yang dikumpulkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelpapa Sawit (BPDP-KS) atau CPO fund sejak 2015  berasal dari pungutan ekspor produk sawit dan produk tuurunannya.

Karenananya dana itu merupakan pembayaran selisih harga dengan solar dimana PT Pertamina (Persero) dan pemerintah tidak mau menanggungnya. Demikian dikatakan Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakawan di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Paulus menilai upaya membandingkan antara iuran dari perusahaan pengekspor produk sawit dengan pembayaran selisih harga antara solar dan harga biodiesel ke perusahaan, serta upaya menyebarkan informasi tersebut tidak relevan dan tidak tepat. "Kami melihat upaya ini berpotensi memojokkan perusahaan-perusahaan Biodiesel Indonesia dan berpotensi menggagalkan BBN pemerintah," kata dia.

Program dimulai sejak 2006, yang kemudian pada 2008 menjadi program mandatory pemakaiannya di Indonesia. Kemudian mulai 2009 sampai 2014, program BBN mendapatkan dukungan subsidi dari APBN, sejalan dengan dukungan subsidi pemerintah untuk BBM Public Service Obligation-PSO bagi keperluan domestik.

"Dengan defisit perdagangan luar negeri 2012 di sektor minyak bumi sebesar US$5,6 miliar, maka penyediaan dana untuk subsidi BBN domestik dihentikan pada 2014. Program mandatory BBN terhenti," terang Aprobi.

Saat ini, telah berlangsung program BPDP selama 26 bulan yang berjalan sambil menata program dan mekanisme yang semakin membaik. Dengan catatan, bahwa semua ini bisa berjalan dengan dukungan dana 100 persen dari swasta pengekspor produk sawit.

Program BBN telah dimulai tahun 2006, jauh sebelum pengumpulan dana oleh BPDP pada 2015. Demikian pula dengan produsen biodiesel yang ada saat ini, sebagian besar telah eksis sebelum 2015."

Sebagian perusahaan di antaranya mempunyai orientasi ekspor guna mendukung program pemerintah untuk hilirisasi sawit. Ada beberapa produsen biodiesel yang tidak memiliki kebun sawit dan ada yang mempunyai kebun, namun bukan pengekspor produk sawit.

Alokasi pasokan produsen biodiesel prorata disesuaikan dengan kapasitas pabriknya, yang sampai saat ini telah berjalan dengan baik. Tak hanya itu, Harga Indeks Pasar ditentukan oleh pemerintah.

Selama ini, sebagian besar dana BPDP-KS disalurkan sebagai subsidi untuk membayar selisih harga antara produk dengan turunan minyak sawit yang digunakan sebagai campuran solar (FAME) dengan harga solar.

Sekretaris Jenderal Apkasindo Asmar Arsjad mengungkapkan sebenarnya pihaknya mengapresiasi dana perkebunan sawit. Pasalnya, dana tersebut bisa membantu program penyerapan biodiesel yang pada akhirnya mendongkrak harga.

Selain itu, sejak BPDP-KS berdiri pada 2015 lalu, sekitar 600 orang anak petani sawit mendapatkan bantuan dana untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.Namun, Asmar mengingatkan, tujuan penggunaan dana tersebut juga untuk peremajaan dan penanaman kembali."Program-program replanting lebih diutamakanlah daripada program biodiesel," ujar Asmar. kbc11

Bagikan artikel ini: