Alhamdulillah! Gula konsumsi akhirnya dibebaskan PPN

Jum'at, 25 Agustus 2017 | 16:07 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya merealisasikan janjinya untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi gula konsumsi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 116/KMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai pada 15 Agustus lalu.

Bersama dengan ubi-ubian dan bumbu-bumbuan, gula konsumsi masuk dalam daftar barang kebutuhan pokok bebas PPN yang sebelumnya berjumlah 11 komoditas.

"Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang antara lain kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak," demikian tertulis pada Pasal 1 PMK itu.

Sebenarnya keluarnya PMK ini tidak lepas hasil dari putusan Mahkamah Konsitusi yang memutuskan bahwa kebutuhan pokok yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) tidak terbatas pada 11 jenis barang yang tercantum pada Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN).

Kesebelas jenis barang tersebut yakni, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Putusan MK itu mengubah norma pada pasal tersebut. MK menilai, 11 jenis barang yang tercantum dalam pasal tersebut dimaknai sebagai contoh, bukan bukan rincian yang limitatif.

Sekjen Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Nur Khabsyin, mengatakan pihaknya menyambut gembira keputusan itu. Pasalnya, kekhawatiran para pedagang gula akan dikenai PPN membuat mereka enggan melakukan pembelian terhadap tebu yang diproduksi petani.

Karena khawatir dipungut PPN, para pedagang gula menekan harga pembelian di level petani dengan alasan untuk berjaga-jaga apabila PPN nya ditagih oleh pemerintah. APTRI pernah memperkirakan sebanyak 250 ribu ton gula konsumsi menumpuk di gudang.

"Kami yakin dengan terbitnya PMK ini harga gula tani beranjak naik dan pedagang tidak lagi meraasa takut akan dibebani PPN," ujarnya.

Petani kini bisa fokus untuk menjaga agar harga gula tidak jatuh dan memastikan tidak terjadi impor dan merembesnya gula rafinasi ke pasar.

Ketua Umum Pusat Koperasi Primter Tebu Rakyat (PKPTR) Hamim Kholili juga mengaku dapat menerima keputusan pemerintah. Kini ia berharap agar gula milik petani dapat diserap oleh Bulog.

"Sekarang kami masih memiliki gula sekitar 2 ribu ton hasil proses giling di Pabrik Gula Krebet Baru Malang. Harapan petani, Bulog memebeli gula itu seminggu sekali dengan pembayaran yang lancar," ujarnya. kbc10

Bagikan artikel ini: