Berniat cabut subsidi BBM nelayan, Menteri Susi gandeng Pertamina

Headline

Berniat cabut subsidi BBM nelayan, Menteri Susi gandeng Pertamina

Energi Migas

Selasa, 1 Agustus 2017 | 10:01 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Pertamina (Persero) tentang sinergi pengelolaan dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui kesepakatan ini diharapkan keterjaminan energi utamanya Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa terus ada untuk nelayan.

Dalam acara penandatangan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menceritakan, sejak memimpin KKP selama 1 minggu kebijakan yang diambil adalah meminta subsidi BBM di atas 30 gt dihilangkan. Hal ini dalam rangka menjamin ketersedian pasokan BBM bagi nelayan.

Namun, dalam kebijakan selanjutnya yakni meminta supaya BBM di bawah 30 gt sebanyak 1,2 juta kl dihilangkan subsidinya ternyata tidak dilakukan. Alhasil, kata Susi, subsidi tidak dicabut malah membuat BBM sulit ada di mana-mana.

"Nah ini keluhan nelayan kami, kami ini tidak perlu subsidi, kami perlu solar ada di mana-mana. Jadi tolong dicabut, tapi kembalikan solar ada di mana-mana nelayanan dibutuhkan. Itu permintaan kita," ujarnya kepada Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik, di kantor KKP, Jakarta, Senin (31/7/2017).

Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM perihal hal tersebut. Di mana, sambung Susi, saat bicara dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan sudah disampaikan bahwa nelayanan tidak perlu subsidi karena nelayan kecil tidak dapat akses subsidi BBM.

"Mereka dapat dua tak Pak Elia Massa. Dua tak solar termahal harganya, bensin termahal, yang dibayar nelayan kecil justru harga termahal. Subsidi ini yang nikmati ternyata industri yang tidak sepantasnya mendapatkan solar subsidi. Jadi saya mohon ini ditindak," ujarnya.

Menurut dia, KKP membutuhkan dukungan Pertamina, karena perseroan sebagai penyedia BBM nomor satu di Indonesia. Dengan berpartner bersama Pertamina maka target konsumsi ikan dari 43 kilogram (kg) menjadi 46 kg atau tambahan 3 kg yang mesti disalurkan ke seluruh Indonesia bisa dilakukan.

Nadi atau darah untuk menyalurkan tambahan target 3 kg ke 250 juta jiwa berpatokan pada transportasi. Transportasi bisa jalan jika BBM Pertamina tersedia.

"Dari tangkapnya juga penambahan ikan segitu ditangkap banyak kapal, nah banyak kapal ini lumbung ikan ada di Indonesia timur, Sulawesi, Sumatera, dan selatan Jawa, kalau semua tidak lancar BBM-nya ya semua terhenti. Kita harap sinergi pasti berdampak pada semuanya ini. Jadi subsidi buang, solar di mana-mana, karena ikan banyak, nelayan bisa membeli BBM nonsubsidi. Yang penting BBM ada," tandasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: