loading...
Kategori
MakroNasional
Mode Baca
Kurs USD-IDR
7/28/2014
11.579
IHSG
7/25/2014
5.088,80
-9,84 (-0,19%)
Minyak Mentah
N/A
0,00
0,00 (0,00%)
Emas
N/A
0,00
0,00 (0,00%)

Molor tetapkan UMP 2014, pemda tak dijatuhi sanksi

Online: Senin, 04 November 2013 | 07:19 wib ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Meski masih banyak pemerintah provinsi yang hingga kini belum melaporkan atau menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP), namun Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak akan menjatuhkan sanksi. Saat ini, sekitar 17 diketahui belum menetapkan UMP tahun 2014, padahal batas waktu penetapan berakhir 1 November 2013.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Kemenakertras Irianto Simbolon mengatakan, untuk mempercepat penyelesaian penetapan UMP, Menakertrans Muhaimin Iskandar telah memerintahkan tim untuk melakukan asistensi dan monitoring demi mempercepat proses penetapan UMP 2014.

"Menakertrans telah memerintahkan tim untuk melakukan asistensi dan monitoring untuk mempercepat proses penetapan UMP 2014. Kita sudah meminta para gubernur untuk segera memutuskan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan daerah masing-masing," kata Irianto, Minggu (3/11/2013).

Menurut dia, walaupun target penetapan UMP 2014 secara serentak pada 1 November 2013 meleset karena masih banyak gubernur yang molor menetapkan UMP 2014, namun tidak ada sanksi bagi pemerintah daerah.

"17 Provinsi kami upayakan selesai minggu depan. Tapi tidak ada sanksi," ujarnya seperti dikutip dari detikFinance.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), harus ditetapkan paling lambat 40 hari sebelum 1 Januari 2014. "Untuk penetapan UMK paling lambat 40 hari sebelum 1 Januari 2014. Seperti 4 provinsi (Jabar, Jateng, Jogya dan Jatim) penetapan untuk UMK-nya," ungkapnya.

Ia menambahkan, jika dalam penetapan UMP tidak ada perwakilan para buruh maka pemerintah daerah berhak melakukan penetapan UMP.

"Kebijakan upah minimum adalah penetapan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menjaga upah pekerja atau buruh tidak merosot. Oleh karena itu upah minimum merupakan kewenangan pemerintah. Berbeda dengan penetapan upah yang didasarkan kepada perundingan bipartit (pengusaha dan buruh)," tegas Irianto. kbc10

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda