Memburu pelaku kartel impor kedelai

Sejumlah pihak mencurigai adanya praktik kartel dalam tata niaga kedelai di dalam negeri, yang memicu melambungnya harga komoditas itu. Kartel terjadi karena hanya segelintir perusahaan yang menguasai pasar impor komoditas bahan baku tahu dan tempe tersebut.

Ketua Koperasi Produksi Tahu-Tempe Indonesia (Kopti) Suyanto menuturkan, dikuasainya importasi kedelai oleh segelintir perusahaan memperkuat dugaan adanya kartel di balik lonjakan harga kedelai saat ini.

"Untuk itu kami meminta pemerintah mengintervensi harga kedelai karena selama ini impor hanya melibatkan beberapa perusahaan saja," kata Suyanto.

Saat ini, lanjut dia, distribusi kedelai di Indonesia tegas dia, dipegang oleh beberapa perusahaan besar yang 'mengkartelkan' diri. "Yang besar ini ada empat perusahaan, nah untuk urusan intervensi harga mereka bersatu karena ada kesepakatan dibalik itu semua, jadi semua harga dimana saja akan sama," jelas Suyanto.

Namun Suyanto enggan menyebutkan nama perusahaan yang diguna terlibat kartel. "Untuk membuktikan terjadi kartel itu sulit, tapi membuktikan bahwa itu ada mudah, karena pasti terjadi keseragaman harga dimana-mana," kata dia.

Kopti mendesak pemerintah menghentikan ketergantungan impor kedelai dari satu negara saja, seperti yang terjadi saat ini. "Pemerintah sangat mungkin menghentikan ketergantungan dari Amerika Serikat," ujar dia.

Suyanto menilai, masih ada alternatif negara lain yang dapat dijadikan negara impor bahan baku tahu-tempe ini, seperti Thailand dan Vietnam. Kedelai dari kedua negara tersebut tidak kalah baiknya dengan AS.

KPPU gerak cepat

Dugaan adanya kartel kedelai kian kuat. Kini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengindikasi PT Cargill Indonesia dan PT Gerbang Cahaya Utama (GCU) telah melakukan praktik bisnis yang tak sehat tersebut.

Merujuk data KPPU tahun 2008, struktur pasar importasi kedelai dalam perspektif ilmu ekonomi bersifat pasar oligopolistik dengan indikasi bahwa 74,66% pasokan kedelai ke dalam negeri yang dilakukan importir dikuasai oleh dua pelaku usaha tersebut.

"Pada saat itu KPPU menduga terjadi pengaturan pasokan oleh kedua perusahaan tersebut. Namun, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, indikasi dugaan kartel ini tidak kuat karena pola pergerakan harga penjualan di antara kedua pelaku pasar tidak memiliki pola keteraturan dan fluktuatif. Demikian juga dengan volume importasinya. Di samping itu, kebijakan pasar kedelai nasional tidak menghambat pelaku usaha lain untuk masuk pasar," ujar Ketua KPPU Tadjudin Noer Said di Jakarta, Senin (30/7/2012).

Kenaikan harga kedelai yang kini ramai diperbincangkan diduga KPPU menduga terdapat kondisi yang sama seperti yang terjadi pada 2008.

"Untuk itu, KPPU sedang melakukan langkah-langkah pengawasan terhadap pola pergerakan harga yang terjadi di pasar kedelai nasional, terutama di basis-basis konsumen kedelai impor yang hampir 78% terkonsentrasi di 5 provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogya dan Bali," ujarnya..

Pada 2007-2008, harga CIF kedelai kuning dari Amerika Serikat menyentuh US$600 dan harga jual di gudang importer Rp6.250/ton yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap harga ledelai dalam negeri saat itu.

Kebutuhan terhadap kedelai Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, di mana kebutuhan kedelai 2012 sebesar 2,2 juta ton dibanding kebutuhan 2011 sebesar 2,16 juta ton. Dari kebutuhan tersebut, rata-rata yang mampu dipenuhi kebutuhan dalam negeri sekitar 25%-30%, di mana sisanya diperoleh dari berbagai negara melalui mekanisme impor.

"Ketergantungan yang sangat besar terhadap kedelai impor ini sangat berpengaruh terhadap fluktuasi harga," tegasnya.

Mengingat tingginya kebutuhan kedelai dan besarnya ketergantungan terhadap kedelai impor, maka kebijakan pasar pemerintah tetap harus memberikan kesempatan (market access) kepada pelaku usaha untuk memasuki pasar seperti yang diterapkan saat ini, sehingga mekanisme persaingan yang sehat tetap dapat terjamin. Namun demikian, diperlukan juga langkah atau kebijakan fundamental agar persoalan kenaikan harga kedelai ini tidak terulang dan dapat diantisipasi.

KPPU menilai pentingnya kebijakan pasar yang menyeluruh pada pasar pasokan kedelai untuk kebutuhan domestik dengan menerapkan sistem buffer stock yang dikontrol penuh pemerintah.

"Ini untuk mengantisipasi sekaligus melakukan meminimalisasi gejolak harga komoditas seperti halnya kedelai," ujar Tadjudin.

Dia yakin pemerintah secara teknis memiliki kemampuan untuk memproyeksikan terjadinya penurunan pasokan kedelai di pasar dunia seperti yang terjadi saat ini. Mengingat jangka waktu proses order dan pengiriman kedelai rata-rata memakan waktu hingga 3 bulan, maka proyeksi tersebut setidaknya dapat dijadikan dasar bagi lembaga buffer stock ini untuk melakukan penyediaan pasokan kedelai sebagai langkah antisipatif.

"Apabila gejolak harga kedelai memang terjadi seperti yang diproyeksikan, maka lembaga buffer stock pemerintah ini telah siap dengan persediaan kedelai untuk memenuhi kebutuhan dengan penetapan harga sesuai dengan harga perolehannya," ujarnya. Array