APBN mandul tak bisa pacu pertumbuhan

JAKARTA, kabarbisnis.com: Sekjen Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan menilai, lemahnya implementasi rencana APBN bakal mengurangi kualitas pertumbuhan ekonomi. Hal itu seakan mengaburkan postur APBN 2012 yang lebih dari Rp 1.400 triliun yang semestinya mampu menjadi instrumen efektif mengakselerasi perekonomian domestik.

"Target pertumbuhan ekonomi 6,5% harus merepresentasikan berapa besar naiknya pendapatan per kapita masyarakat yang riil. Tidak hanya tertulis di atas kertas," ujar Dani dalam diskusi di Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Data Kementerian Keuangan menyebutkan, realisasi penyerapan belanja modal hingga akhir semester I/2012 tercatat baru Rp 30,6 triliun atau sekitar 18,2% dari target dalam APBN-Perubahan 2012 sebesar Rp 168,85 triliun. Padahal, menurut Dani, jajaran Kemenkeu di akhir tahun lalu sudah berkomitmen mencairkan anggaran secara merata tiap triwulan atau rata-rata 25%.

Sementara di sisi lain,menurut Dani, akhir Juni defisit anggaran sudah mencapai Rp 60 triliun. Hal itu dipicu percepatan realisasi penyerapan belanja pegawai akibat pemberian gaji ke-13. Artinya jumlah belanja negara sudah melampaui jumlah pendapatan negara.

"Faktanya struktur belanja APBN masih condong pada pembayaran gaji dan biaya operasional rutin yang tidak berdampak langsung kepada rakyat," tukasnya.

Menurutnya, komitmen pemerintah meningkatkan kualitas pencairan anggaran sulit dibuktikan validitasnya. Bahkan, corak belanja anggaran cenderung tetap kembali ke pola lama yang terulang dengan menumpuk pencairan anggaran di akhir tahun.

Koordinator Investigasi dan Hukum Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ucok Khadafi menduga, pemanfataan anggaran negara seperti itu sudah terpola. Tendensi perilaku birokrat seperti itu tidak lain untuk menghamburkan anggaran. "Esensi APBN untuk memperbaiki taraf hidup rakyat makin pudar," cetusnya. kbc11