Penghapusan outsourcing bukan agenda pemerintah

JAKARTA, kabarbisnis.com: Meski banyak ditentang khususnya oleh kalangan buruh, namun pemerintah masih belum merencanakan untuk mengeluarkan aturan penghapusan pekerja kontrak (outsourcing).

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, masalah penghapusan sistem outsourcing adalah agenda nasional yang medesak. Apalagi Undang-undang 13/2003 masih ada pasal yang membolehkan adanya outsourcing.

“Pemerintah tidak akan membiarkan outsourcing yang di luar aturan undang-undang yang ada. Mari kita bersinergi antara pemerintah daerah dan pusat juga serikat buruh. Di tingkat nasional kita memiiki Komite Pengawas Ketenagakerjaan agar seluruh pelaksanaan outsourcing harus sesuai aturan yang ada," jelas Muhaimin di Jakarta, Kamis (12/7/2012).

Secara bertahap, kata Muhaimin, pekerjaan outsourcing harus menjadi bagian dari upaya memberi jaminan kesejahteraan para pekerja dan keberlangsungan masa depannya. “Kita minta para gubernur yang mengeluarkan ijin perusahan pengerah outsourcing, hendaknya benar-benar selektif, dan diawasi secara ketat agar semua taat asas dan aturan," harapnya.

Menyangkut penghapusan, Muhaimin mengatakan bahwa ini adalah agenda nasional. Kita semua tidak ingin ada sistem outsourcing tetapi itu realita yang harus bertahap diatur dan dikelola. “Karena itu perubahan UU 13 menjadi agenda kita bersama untuk meletakkan pekerja outsorcing ini memiliki. Jaminan masa depan, “ kata Muhaimin.

“Masalah outsourcing itu harus revisi UU 13/2003. Undang-undang itu harus kita rubah secara komeprehensif. Ada dua alternatif. Ada yang sifatnya revisi, ada perubahan total. Ini sedang kita bicarakan dgn tripartit nasional," pungkasnya. kbc10