Kebijakan JK terkait gula dinilai tepat

Kamis, 04 Juni 2009 | 15:30 WIB ET
Tebu siap digiling menjadi gula
Tebu siap digiling menjadi gula

JAKARTA - Wakil Presiden yang juga calon presiden nomor urut 3, Muhammad Jusuf Kalla (JK), telah berupaya maksimal untuk menyelamatkan sektor pertanian. Namun, upaya itu ternyata dimentahkan oleh menterinya sendiri.

Pendapat ini dikemukakan Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil, Kamis (4/6/2009). "Pak JK sudah bagus. Saat dunia pergulaan membutuhkan revitalisasi, beliau langsung merepons dan segera bergerak untuk membenahi pabrik-pabrik gula (PG). Ketika muncul masalah impor, beliau langsung memerintahkan pengurangan izin impor," katanya.

JK dalam kunjungannya beberapa waktu lalu ke Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur, memang sempat meminta para manteri untuk bergerak cepat. Sebagian besar pabrik gula membutuhkan revitalisasi karena mesinnya peninggalan masa Belanda, dan ada problem-problem gula impor yang membuat harga gula lokal anjlok.

JK meminta jajaran menteri dan direktorat jenderal yang terkait dengan pergulaan nasional tak terhambat masalah aturan. Jika aturan tidak menguntungkan petani dan rakyat, aturan bisa diubah. Jika aturan tidak memungkinkan, maka aturan baru bisa dibuat dengan catatan tidak untuk menguntungkan diri sendiri. "Hanya kitab suci agama yang tidak bisa diubah di dunia ini," katanya.

Namun, respons dan perintah JK ini tidak berjalan optimal di lapangan, karena menteri terkait tidak melaksanakan dengan baik dan konsisten. Arum Sabil mencontohkan, gula mentah impor untuk bahan baku rafinasi atau gula untuk industri makanan.

Ada oknum pengusaha yang bermain dengan oknum pemerintah, berlindung di balik kebijakan bea masuk yang ditetapkan Badan Penanaman Modal (BPM), sehingga bisa mengimpor gula mentah rafinasi dengan biaya nol persen. Padahal, tarif gula mentah impor adalah Rp 550 per kilogram.

Arum menyoroti kebijakan pemerintah SBY yang membiarkan pabrik gula rafinasi tumbuh. Saat ini, katanya, ada sembilan pabrik gula rafinasi yang bisa mengimpor bahan baku gula mentah tanpa tariff masuk normal. Di sisi lain, ada konspirasi internasional dari negara- negara penghasil gula yang menggerojok Indonesia dengan gula berharga murah, sehingga mematikan petani dalam negeri.

Masuknya gula rafiansi yang lebih murah, menyebabkan gula produksi pabrik lokal tak laku. Akibatnya, pabrik gula saat ini kelebihan produksi. Proyeksi konsumsi gula nasional sebesar 2,3 juta ton itu jauh lebih rendah dari prediksi berbagai banyak kalangan.

Merembesnya gula rafinasi ke pasaran selain merugikan pabrik gula juga petani tebu. Gula rafinasi yang diimpor industri seharusnya tidak boleh dipasarkan di tingkat eceran. Kenyataannya, gula rafinasi mudah ditemui di supermarket hingga pasar tradisional. Kondisi ini membuat gula petani semakin menumpuk di gudang, karena konsumen lebih memilih gula konsumsi yang lebih putih.

Mengapa kebijakan JK yang menyelamatkan industri pertanian tidak bisa berjalan optimal? "Pemerintahan SBY ini kan pemerintahan mix partai. Menteri Pertanian dari PKS, Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan langsung dipilih SBY, dan saya yakin memiliki latar belakang kepentingan SBY, dan Menteri Perindustrian dari Golkar," kata Arum mencontohkan. kbc1

Bagikan artikel ini: