Rentenir jerat nelayan, di mana perbankan?

BUDI PURWANTO dengan akas menata hasil tangkapan ikan yang akan dibawa ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Meski rajin melaut dan terus menghasilkan tangkapan, nelayan berumur 35 tahun itu masih dibekap utang rentenir. Dia berutang untuk memodali aktivitas melautnya, mulai dari perawatan kapal hingga pembelian bahan bakar.

"Mau bagaimana lagi, kita butuh modal cepat dan berutang ke rentenir adalah jalan yang paling mudah. Mau utang ke bank ruwet," ujar Budi kepada kabarbisnis.com awal pekan ini.

Berdasarkan temuan kabarbisnis.com, rentenir biasanya banyak mengutangi nelayan kecil dengan perahu berbobot di bawah 10 gross tonnage (GT). Kondisi makin pelik ketika cuaca buruk. Nelayan berhenti melaut, namun di sisi lain masih harus menghidupi keluarganya. Alhasil, jeratan utang semakin menyengsarakan kehidupan nelayan.

Bunganya jangan ditanya: luar biasa besar. Bisa sampai 40% setahun. "Biasanya nelayan juga utang ke pengusaha kapal. Pembayarannya dipotong dari hasil tangkapan," beber Ahmad, nelayan lainnya.

Permodalan memang menjadi problem klasik bagi sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Lantas, di manakah perbankan?

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan industri perbankan enggan menyalurkan kredit kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bidang perikanan lantaran risiko yang tinggi dan tidak adanya kepastian agunan.

Kepala Departemen Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bank Indonesia (BI) Zainal Abidin mengatakan, total baki debet penyaluran kredit UMKM di bidang perikanan hanya mencapai 0,7 persen atau Rp2,6 triliun dari total kredit UMKM sebesar Rp 471 triliun per Februari 2012.

"NPL (non performing loan/kredit bermasalah) di sektor perikanan tangkap cukup tinggi. Nelayan kan pindah-pindah lokasi. Mereka jual ikan di laut lepas ke kapal asing. Jadi sering sulit dicari, sehingga itu sudah terhitung NPL," kata Zainal.

Menurutnya, ketidakteraturan pembayaran cicilan didukung oleh ketiadaan agunan berupa tanah maupun aset lainnya, membuat penyaluan kredit ke sektor perikanan tangkap menjadi momok bagi industri perbankan.

Zainal menyarankan, salah satu jalan keluar bagi persoalan ini adalah penggunaan asuransi kapal bagi nelayan guna memitigasi risiko. Dia mengakui cara tersebut sudah digunakan oleh beberapa bank yang sudah memiliki ansabah tetap.

Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk, Jahja Setiaatmadja menilai ,risiko kredit perikanan cukup tinggi sebab itu perseroan tidak menyalurkan kredit ke lini bisnis tersebut. "Kami tidak menyalurkan kredit ke perikanan, hanya cold storage. Perikanan risiko tinggi dan tidak ada jaminan yang solid seperti tanah dan bangunan," jelasnya.

Meski demikian, Direktur UMKM PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Djarot Kusumayakti menilai, penyaluran kredit perikanan tidak akan mengalami persoalan apabila dikelola dengan benar.

Hingga Maret 2012, lanjutnya, posisi baki debet BRI bagi kredit perikanan mencapai Rp 941,05 miliar, atau 80,32% dari total target penyaluran kredit perikanan sepanjang tahun Rp 1,02 triliun. Nilai tersebut hanya mencapai 0,33% dari total baki debet kredit perseroan secara keseluruhan Rp 283,14 triliun per Maret 2012.

"BRI ini sejak awal berdiri bernama Bank Kelompok Tani dan Nelayan, kami juga memiliki cabang pesisir yang hanya menyalurkan kredit ke nelayan. Selama ini nelayan adalah sektor yang produktif, saya pikir kalau pengelolaan baik tidak akan masalah," tegasnya.

Bunga bank juga mencekik

Industri perbankan yang diharap bisa menjadi "dewa penyelamat" nyatanya juga masih mencekik nelayan dengan bunga tinggi. Pengenaan bunga suku bunga kredit yang tinggi oleh perbankan membuat industri perikanan tangkap nasional sulit berkembang. Hal itu berdampak skala bisnis yang tidak efisien dibandingkan dengan negara lainnnya.

Direktur Ocean Watch Indonesia (OWI) Herman Jaya mengatakan, untuk membangkitkan sektor perikanan tangkap nasional, diperlukan upaya ekstra kerja keras. Salah satu yang paling mengganjal adalah masih tingginya suku bunga kredit perikanan di Indonesia yang berkisar 12%-16% per tahun.

"Suku bunga tersebut masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan China dan Thailand sebesar 4-8%, Australia 3%, Malaysia 2-4%, bahkan Jepang Cuma 0,5%. Ini saya dapatkan dari para pelaku bisnis dari berbagai negara. Kondisi ini membuat industri perikanan tangkap nasional sulit berkembang," ujar Herman.

Menurutnya, suku bunga kredit perbankan yang dikenakan Indonesia hanya kalah dari negara macam Myanmar. Menurutnya, dengan kondisi tersebut, sulit bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan skala kecil dan menengah memperoleh akses kredit perbankan. Array