loading...
Kategori
PropertiKonstruksi
Mode Baca
Kurs USD-IDR
7/24/2014
11.615
IHSG
7/24/2014
5.098,64
5,41 (0,11%)
Minyak Mentah
N/A
0,00
0,00 (0,00%)
Emas
N/A
0,00
0,00 (0,00%)

PU dinilai gagal bina jasa konstruksi

Online: Selasa, 04 Oktober 2011 | 09:47 wib ET

(Ilustrasi/dok. kabarbisnis.com)

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dinilai gagal membina pelaku usaha jasa konstruksi yang tergabung dalam wadah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN). Di LPJKN kini terjadi dualisme kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Tri Widjajanto dan Rendy Lamadjido.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (3/10/2011) malam, Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Djoko Kirmanto enggan mengomentari terbentuknya kepengurusan LPJKN 2011-2015 dengan Ketua Umum Rendy Lamadjido. "Saya belum dapat laporannya," ujar Djoko. Adapun LPJKN di bawah Tri "direstui" Menteri PU dengan pelantikan pada 10 Agustus lalu.

Rendy Lamadjido telah terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) periode 2011-2015 secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta, Jumat (30/9/2011) malam. Dalam Munas ditetapkan Effendi Sianipar sebagai Wakil Ketua Umum dan Poltak Sitorus menjabat Sekretaris Jenderal. Rendy adalah anggota DPR.

Djoko mengatakan, Tri Widjajanto dilantik sesuai prosedur, sesuai PP No 4/2010 jo PP No 92/2010 jo PP No 28/2000 dan jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 24/2010. Maka, Menteri PU hanya mengakui kepemimpinan Tri.

Djoko berharap agar kepengurusan Tri segera melaksanakan tugas pelayanan sesuai lima tugas lembaga yang diamanatkan dalam UU No 18/1999 tentang Jasa Konstruksi. "Hal yang sama, untuk provinsi, kepengurusan LPJKD 2011-2015 akan segera dikukuhkan gubernur hingga akhir tahun," ujar Djoko.

Adapun Ketua BPK SDM Bambang Guritno mengatakan, berdasarkan regulasi yang ada, tidak dikenal bahwa kepengurusan LPJKN diakhiri dengan musyawarah nasional (munas). "Tidak dikenal istilah munas, tetapi secara alamiah, berakhir dengan sendirinya," katanya.

Dihubungi terpisah, Sekjen LPJKN bentukan munas, Poltak Sitorus, mengatakan pemerintah sangat aneh dengan regulasi yang dibuatnya sendiri. Poltak menyebut dalam PP 24/2010 disebutkan, agar LPJKN mengakhiri kepengurusan dengan AD/ART yang secara eksplisit dengan munas. "Tapi mengapa menteri sendiri mengeluarkan PP baru yang tak mengakui berakhirnya kepengurusan dengan munas. Ini kan aneh," katanya. kbc10/kbc11

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda