loading...
Kategori
Aneka BisnisAgribisnis
Mode Baca

RPP Tembakau ganggu ekonomi rakyat

Online: Selasa, 10 Mei 2011 | 16:50 wib ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (PBATP) yang tengah disusun pemerintah telah mengabaikan kerafian lokal masyarakat. Bila RPP ini dipaksakkan dikhawatirkan akan menggerus produk hasil perkebunan dari hulu hingga hilir.

Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur (Jatim) Deddy Suhajadi menyatakan, menanam tembakau dan memproduksi kretek dan rokok sudah merupakan bagian tradisi masyarakat Indonesia. "Sifatnya sudah turun menurun," ujar Deddy kepada kabarbisnis.com di sela-sela sosialisasi RPP PBAPT di Jakarta, Selasa (10/5/2011).

Bahkan, menurut Deddy, produksi kretek Indonesia mampu mempertahankan taraf hidup petani tembakau dan cengkeh. "Total ada 6 juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari industri rokok, termasuk di antara mereka pedagang eceran dan pekerja restoran," terangnya.

Deddy menambahkan, Kadin menghargai perhatian pemerintah membuat regulasi yang melindungi kesehatan masyarakat. Hanya saja, janganlah satu aspek ditegakkan dengan mengorbankan aspek lainnya, terutama sendi perekonomian rumah tangga rakyat.

Begitupula potensi penerimaan negara dari cukai yang diterima pemerintah tidaklah sedikit. Tahun lalu, penerimaan negara dari cukai rokok mencapai Rp66 triliun. Provinsi Jatim memberi kontribusi 65% dari cukai kepada kas negara. Tahun ini, pemerintah menargetkan pendapatan cukai naik lagi menjadi Rp78 triliun.

Untuk itu, sambung Deddy, Kadin Jatim menilai Kementerian Kesehatan tidak bisa memaksakan pengesahan RPP PBATP. Apabila dipaksakan, regulasi macam ini justru dikhawatirkan akan memunculkan konflik horizontal di masyarakat. Jauh lebih proposional, apabila pemerintah menyodorkan program pengentasan kemiskinan secara komprehensif.

"Pemerintah lebih baik memprioritaskan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Jumlah orang miskin saja masih 31 juta jiwa," ujarnya.

Lagipula, sambung Deddy, pengaturan semacam ini sebetulnya sudah dinaungi dalam PP Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. "Rasanya aneh saja, pemerintah berniat mengeluarkan PP sejenis, di saat Mahkamah Konsitusi tengah menguji materi UU No 36 Tahun 2009 tengah Kesehatan," tutupnya. kbc11

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
10/21/2014
12.035
IHSG
10/20/2014
5.040,53
11,59 (0,23%)