loading...
Kategori
UmumHukum
Mode Baca

Diprotes, kontrak jual beli CPO dipaksa jadi pidana

Online: Selasa, 29 Maret 2011 | 21:00 wib ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Serikat Pengacara Rakyat (SPR) memprotes keras kontrak jual beli forward crude palm oil (CPO) antara PT Benua Indah Group dengan PT Sinar Jaya Inti Mulya dan PT Sutomo Agrindo Mas, dipaksakan menjadi kasus pidana. Padahal kasus jual beli ini, murni perdata.

"Masalah ini muncul, disaat Benua Indah Group sedang menghadapi masalah. Diduga ini sengaja dilakukan untuk menghancurkan Benua Indah Group. Memang banyak mafia yang ingin menguasai industri CPO ini," ungkap Direktur Eksekutive SPR Malvin Barimbing dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/3/2011).

Dijelaskan, tahun 2001, PT Benua Indah Group dan PT. Sinar Jaya Inti Mulya dan PT. Sutomo Agrindo Mas melakukan kontrak jual beli CPO dengan sistem forward trading, dengan nilai kontrak Rp73 miliar lebih. Dan perjalanannya, Benua Indah sudah memenuhi 6200 ton CPO atau setara Rp31,056 miliar. Sisanya Rp42 Milyar, belum bisa dipenuhi.

Dikarenakan kondisi cuaca ekstrem yakni musim kemarau panjang tahun 2009, berakibat sungai mendangkal sehingga kapal tongkang atau tag boat tidak dapat merapat. Kendala lainnya, masalah sosial sehingga belum terpenuhi kontrak jual beli itu. "Masalah ini sudah diinformasikan secara lisan kepada kedua perusahaan itu. Dan mereka pun memahami," jelas Malvin.

Sisa CPO, yang ada sampai sekarang jumlahnya sekitar 8000 ton atau senilai Rp48 Milyar, berada di Pabrik PT. Duta Sumber Nabati dan PT. Antar Mustika Segara, keduanya anak perusahaan Benua Indah Group, yang akan dikirim ke PT Sinar Jaya Inti Mulya dan PT. Sutomo Agrindo Mas. Namun karena kendala sosial dan alam, pengirim menjadi terhambat, katanya.

Ternyata kedua perusahaan ini, tidak bisa menerima alasan Benua Indah Group. Melalui penasehat hukum kedua perusahaan, justru melempat tuduhan yang tidak sedap dan dianggap merugikan Benua Indah Group. Tuduhan itu, Benua Indah telah disita KPKNL Jakarta 1.

Tuduhan ini jelas salah besar, mengingat CPO bukan merupakan barang yang menjadi jaminan Benua Indah kepada KPKNL dan tidak disita. Bahkan selama Kebun sawit dan Pabrik Sawit Benua Indah masuk KPKNL sejak tahun 2005, tidak pernah disita. Malah, diperbolehkan menjual CPO agar perusahaan tetap bisa berjalan sampai adanya pembeli yang ingin membeli lewat lelang KPKNL Jakarta 1, tegas Malvin serius.

"Disini sangat nyata, Afrizal SH sebagai seorang penasehat hukum PT. Sinar Jaya Inti Mulya dan PT. Sutomo Agrindo Mas, tidak ngerti hukum. Jadi, jika menuding CPO Benua Indah adalah sitaan negara berarti PT. Sinar Jaya Inti Mulya dan PT. Sutomo Agrindo Mas merupakan penadah barang curian CPO, dong. Dan kedua perusahaan ini tentunya bisa dijerat pasal pidana," ucapnya.

SPR menduga Afrizal, juga direksi PT. Sinar Jaya Inti Mulya dan PT. Sutomo Agrindo Mas mengunakaan jaringan Mafia hukum untuk bisa mempidanakan kasus jual beli CPO, yang nyata nyata kasus ini adalah merupakan murni kasus dagang atau kasus Perdata.

Bukti lain pada 22 April 2010, PT. Sinar Jaya Inti Mulya dan PT. Sutomo Agrindo Mas yang menyatakan PT. Duta Sumber Nabati dan PT. Antar Mustika Segara (Benua Indah Group) mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kompensasi akibat kontrak jual beli. Nah, ini membuktikan kasus ini adalah kasus murni perdata, namun kenapa dipelintir jadi pidana.

Mengigat, Alfian, juga pemilik PT Sinar Jaya Inti Mulya dan PT. Sutomo Agrindo Mas melaporkan masalah ini ke Mabes Polri. Bahkan memepengaruhi Direktur 1 Bareskrim Polri dan Kanit di Mabes Polri agar menekan PT Benua Indah Group dengan menjerat kasus pidana dalam kontrak jual beli CPO. Dan mendesak agar manager Benua Indah Group ditahan.

"Untungnya, Bareskrim Polri tak pengaruh dengan langkah yang ditempuh mereka. Kami yakin Baresekrim Polri tidak mau diintervensi dan mengatahui betul bahwa masalah ini merupakan kasus perdata dan bukan kasus pidana," katanya.

SPR juga mendesak Bareskrim Polri agar memeriksa pengacara Afrizal yang menuding bahwa lembaga polri ini menggunakan jaringan mafia hukum dalam sengketa perdata Benua Indah Group dengan dua perusahaan itu. Padahal selama ini, Benua Indah Group lebih percaya kepada Polri dalam menangani masalah ini.

Kbc10

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
10/21/2014
12.045
IHSG
10/21/2014
5.029,34
-11,19 (-0,22%)