Holcim dituding rusak lingkungan Nusakambangan

Minggu, 20 Maret 2011 | 17:02 WIB ET
Bukit Gamping di Nusakambangan yang rusak
Bukit Gamping di Nusakambangan yang rusak

JAKARTA, kabarbisnis.com: Sedikitnya 45 LSM dari penjuru nusantara yang tergabung dalam Petisi Selamatkan Nusakambangan, menuding PT Holcim Indonesia TBK, perusahaan semen telah melakukan pengerusakan lingkungan dengan mengeruk batu kapur dan gamping di Pulau Nusakambangan.

"Kontrak kerjasama penambangan yang semula diberikan kepada PT. Semen Cibinong, sebelum diakuisisi PT. Holcim Indonesia Tbk dengan Departemen Hukum dan HAM untuk jangka waktu 30 tahun, lebih parah lagi Gubernur Jawa Tengah memberikan 60 tahun untuk perusahaan beroperasi. Kondisi ini akan merusak lingkungan Pulau Nusakambangan," ungkap Anny, pengurus Jaringan Tambang (JATAM) Jakarta dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (20/3/2011).

Diungkapkan, Pulau Nusakambangan ini memiliki kekayaan flora dan fauna. Terdapat 142 jenis fauna 20 diantaranya satwa yang dilindungi, seperti Kera Ekor Panjang (Macaca Fascicularis), Elang Brontok (Spizaetus Cirrhatus) atau Penyu hijau (Chelonia Mydas).

Selain itu, terdapat 767 flora diantaranya terdapat jenis langka seperti Amorphophalus decus-silvae, Lithocarpus platycarpus, Rafflesia patma, Shorea javanica dan Dipterocarpus littoralis. Dan yang terpenting pulau ini menjadi benteng ampuh menghadap hantaman tsunami seperti terjadi 2006.

Sayangnya, keberadaan pulau ini kini terancam dengan adanya penambangan batu gamping yang dilakukan PT. Holcim Tbk. Pulau yang seharusnya steril dari aktivis eksploitatif, justru oleh Departemen Hukum dan HAM sebagai pengelola pulau ini memberikan izin penambangan melalui surat E.PL.03.06.6290034/Dir/XI/2001 tanggal 27 November 2001 selama 30 tahun.

Lebih parahnya lagi, Pemerintah Propinsi mengeluarkan Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) Nomor: 540/11/2006 untuk kurun waktu 60 tahun, paparnya.

Penambangan oleh PT. Holcim Indonesia ini, lanut Anny, sangat beresiko terhadap perubahan ekosistem dan memiliki keterbatasan seperti sumber mata air bersih. Belum lagi jika memperhatikan letak pulau Nusakambangan yang berada jalur gempa, karena Nusakambangan terletak pada jalur lempeng Hindia-Australia dan lempeng Eurasia yang sewaktu-waktu akan dapat menimbulkan gempa dan tsunami.

Karena itu, jika Nusakambangan tetap ditambang hingga 2063 dengan potensi batuannya yang ada disepanjang pesisir utara pulau Nusakambangan, potensi perluasan penambangan akan sangat dimungkinkan tidak hanya 1000 hektar sesuai SIPD, maka yang terjadi hancurnya benteng pertama Cilacap dari hantaman tsunami. Bahkan sebagai warisan dunia pulau karang yang diakui dunia akan tinggal sejarah bersama flora dan faunanya, ungkapnya.

"Menyikapi fakta itu, kami menuntut Menteri Kehakiman dan HAM untuk mencabut surat perjanjian kerjasama penambangan dan melarang segala aktivitas yang bersifat eksploitatif dan merusak diseluruh kawasan Pulau Nusakambangan," tandasnya serius.

Juga menuntut Gubernur Jawa Tengah agar membatalkan dan mencabut SIPD PT. Holcim Indonesia Tbk menambang di Pulau Nusakambangan dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat Nusakambangan dan Cilacap pada umumnya, serta melestarikan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya.

Bahkan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa atas keluarnya surat perjanjian E.PL.03.06.6290034/Dir/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM, serta SIPD bernomor 540/11/2006 yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah saat itu, Mardiyanto. Gubernur dan Departemen Hukum dan HAM terindikasi menyalahgunakan wewenang dengan keluarnya ke dua buah surat tersebut, urainya

Mengingat lokasi tambang hanya dalam wilayah kabupaten Cilacap, seharusnya Bupati yang mengeluarkan SIPD. Begitu pula surat Dephumham yang seharusnya melibatkan ESDM sebagai instansi yang terkait langsung dengan pertambangan serta Kehutanan karena Nusakambangan adalah area konservasi, ucap Any,

Jatam juga mendesak Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan agar segera menetapkan Pulau Nusakambang dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku saat ini sebagai Kawasan Konservasi dan menghentikan serta menindak pelaku pembalakan maupun alih fungsi kawasan.

Dan, tambah dia mendesak kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mencabut dan membatalkan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang berpotensi besar mengkapling danmengeksploitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir), seperti yang sedang terjadi di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

"Yang paling penting, mendesak dan menuntut Presiden mencabut Keppres No. 38 Tahun 1974 yang mengijinkan pengelolaan penambangan batu kapur di Nusakambangan, karena menjadi sumber penyebab kerusakan lingkungan alam Nusakambangan khususnya, dan Segara Anakan dan Cilacap," sambungnya,

Ditambahkan, saat ini situasi di Nusakambangan dan Cilacap semakin rumit, mengingat Holcim melakukan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mempengaruhi masyarakat dengan program yang bagus, sehingga masyarakat lalai jika ada pengerusakan lingkungan.

"Akibatnya, kami tak bisa mensosialisasi adanya kerusakan itu, meski demikian kami terus mengumpulkan dukungan dari LSM juga perguruan tinggi untuk melakukan penolakan kerusakan lingkungan Nusakambangan agar tidak tambah parah lagi," tandasnya. Kbc10

Bagikan artikel ini: