loading...
Kategori
UmumPolitik
Mode Baca

KPU Jatim serahkan SK pemenang pilgub ke MK

Online: Senin, 02 Februari 2009 | 18:30 wib ET

SURABAYA: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur mengirimkan Surat Keputusan (SK) No. 02/2009 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim Soekarwo-Saifullah Yusuf (Kar-Sa) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (2/2). Surat yang sama juga akan dikirimkan ke DPRD Jatim, Pemprop Jatim, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan KPU Pusat.

“SK penetapan pemenang telah kami keluarkan Sabtu (31/1). Setelah kami laporkan ke MK, selanjutnya ke DPRD Jatim pada Selasa (3/2). Kami juga secepatnya menyerahkan hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara pemilu Pilgub Jatim ke pemprov, pekan ini,” ujar anggota KPU Provinsi Jatim Arif Budiman, Senin (2/2).

Sebelumnya, KPU juga telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) KPU Jatim No. 01/2009 tentan Sertifikat Hasil Rekapitulasi dan Berita Acara Hasil Rekapitulasi. “Sertifikat hasil rekapitulasi memuat perolehan suara sah dan tidak sah, sedangkan berita acara berisi seluruh catatan lengkap tentang pelaksanaan pilgub Jatim. Yakni, jumlah pemilih, pemilih yang menggunakan hak suaranya dan tidak, jumlah surat suara yang digunakan serta surat suara rusak.”

Hasil akhir rekapitulasi pilgub Jatim (35 kabupaten/kota plus Kab. Bangkalan, Kab. Sampang dan Kab. Pamekasan) menunjukkan, pasangan pasangan Kar-Sa dengan nomor urut lima mendapat 7.660.861 suara (50,11%), sedangkan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Ka-Ji) memperoleh 7.626.757 suara (49,89%), sehingga perbedaannya tipis yakni 34.104 suara (0,22%).

“Terhitung sejak Sabtu (31/1) hingga Senin (2/2), KPU akan ada gugatan atau tidak dari pasangan Ka-Ji. Jika ada gugatan, kami akan menanti MK memprosesnya dalam waktu 14 hari,” tuturnya.

Langkah selanjutnya, KPU akan mengirimkan ke DPRD Jatim. Kemudian, DPRD Jatim meneruskan (tanpa membuat kebijakan baru, red) kepada presiden melalui Mendagri Mardiyanto. DPRD Jatim diberi waktu selama tiga hari, sedangkan presiden mempunyai waktu selama 30 hari dalam proses penetapan gubernur terpilih hingga pelantikan. “Sesuai jadwal, pelantikan gubernur dilakukan pada 6 Maret 2009 dengan menyesuaikan juga jadwal dari DPRD Jatim. Tetapi, jika ada gugatan, pelantikan paling lama digelar 21 Maret 2009,” tegasnya.

Gugatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara masih mungkin terjadi, karena saksi Ka-Ji masih keberatan dengan hasil kekalahan tersebut.

“Kami masih menemukan beberapa pelanggaran yang mendasar dalam pilgub ulang di Madura. Micalnya daftar pemilih tetap (DPT) di beberapa TPS berbeda dengan DPT pilgub putaran kedua 4 November 2008. Juga kasus keberatan saksi Ka-Ji tidak dicantumkan dalam form keberatan di KPU Pamekasan,” kata saksi Ka-Ji M Rachmatullah Al Amin. (kb2)

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
10/24/2014
12.060
IHSG
10/24/2014
5.073,07
-30,45 (-0,60%)