Diusulkan, Pelonggaran Aturan Impor untuk Barang Pekerja Migran

Headline

Diusulkan, Pelonggaran Aturan Impor untuk Barang Pekerja Migran

Aneka Bisnis Lain Lain

Jum'at, 12 April 2024 | 07:52 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkap bakal melakukan pertemuan dengan kementerian/ lembaga terkait kebijakan impor barang milik Pekerja Migran Indonesia (PMI) setelah Lebaran dan siap mengajukan usulan relaksasi barang milik PMI.

Benny mengatakan telah dilaksanakan rapat yang dipimpin Kemenko Perekonomian bersama berbagai pihak yang meminta masukan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, salah satunya mengenai barang milik PMI.

"Rapat memutuskan bahwa nanti pada tanggal 16 April 2024, kalau tidak salah, akan dilaksanakan rapat terbatas yang akan dihadiri pimpinan K/L. Dalam rapat tersebut BP2MI, saya langsung yang akan hadir, dan dalam rapat tadi disampaikan bahwa BP2MI diminta memberikan masukan terkait upaya pemerintah segera melakukan revisi atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023," ujar Benny dikutip, Jumat (12/4/2024).

"Artinya dorongan agar kita dilakukan revisi, insya Allah, berhasil karena BP2MI sudah diminta memberikan masukan terkait poin-poin penting untuk dilakukan revisi," imbuhnya.

Dalam rapat yang akan diadakan usai libur Lebaran itu, BP2MI juga diminta untuk menyampaikan pandangan terkait barang-barang milik tenaga kerja Indonesia yang saat ini masih tertahan di gudang-gudang penampungan. Termasuk di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (Jawa Timur) dan Tempat Penimbunan Sementara Tanjung Emas Semarang (Jawa Tengah).

Beberapa usulan termasuk meminta pembebasan pengiriman barang-barang milik para PMI. Terutama karena kebanyakan mengirimkan untuk buah tangan bagi keluarga mereka di Tanah Air. Sebelumnya BP2MI telah mengajukan daftar barang-barang yang diusulkan dibebaskan untuk dikirimkan oleh para PMI.

"Khusus milik PMI, bukan yang umum, milik pekerja migran Indonesia. Pekerja ini mengirim barang lebih ntuk oleh-oleh keluarganya bukan untuk komersil, bukan untuk diperjualbelikan. Yang harus diperketat oleh negara justru mereka para pebisnis," ujar Benny.

Salah satu cara untuk memastikan barang-barang tersebut memang milik para PMI, katanya, dapat dilakukan dengan pemadanan data melalui Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) milik BP2MI. kbc10

Bagikan artikel ini: