Hipmi berharap kunjungan Obama pacu ekspor UMKM
Selasa, 09 Februari 2010 | 08:53 wib ET
JAKARTA, kabarbisnis.com: Para pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia bisa mendongkrak kerja sama ekonomi kedua negara tersebut, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berekspansi ke negara adidaya tersebut.
Demikian dikemukakan Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa dalam keterangan resminya, Selasa (9/2/2010).
Erwin juga berharap agar pemerintah mampu memanfaatkan posisi Amerika Serikat yang tidak terlalu bergantung dengan Indonesia, seperti halnya Jepang dan China. “Untuk itu Indonesia harus lebih agresif, agar ada investasi terutama untuk industri teknologi tinggi dan pertahanan,” ujar Erwin yang juga CEO Grup Bosowa itu.
Terkait UMKM, Erwin berharap pemerintah bisa mendorong agar pelaku usaha di sector tersebut untuk meningkatkan ekspor ke AS. Caranya bisa dimulai dari kunjungan Presiden Obama di mana pemerintah bisa meminta komitmen untuk peningkatan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.
Di sisi lain, hal itu tentu perlu didorong pemerintah dengan berkomitmen untuk menggunakan produk-produk dalam negeri buatan UMKM, termasuk untuk belanja pemerintah. “Penunjukan langsung juga harus ditingkatkan untuk nilai tertentu, termasuk kewajiban untuk penggunaan produk dalam negeri,” jelasnya.
Erwin meminta pemerintah bergerak cepat dan jangan hanya terus-terusan rapat tanpa aksi yang konkret.
Sementara dari sisi perbankan, Hipmi meminta pemerintah untuk menjadikan bank-bank BUMN sebagai pemicu penurunan suku bunga kredit. kbc9
Berita Terkait
- Hipmi dukung pengembangan wisata Surabaya
- Hipmi Surabaya siap cetak 200 wirausaha baru di 2010
- Hipmi: Surabaya harus berdaya saing global
- Andi ingin kembangkan Hipmi jadi dinamisator perekonomian
- UMKM akan tumbuh 25% pada 2010
- Menkeu ngotot pemerintah tak gagal
- Pebisnis nilai pelaksanaan program 100 hari tak memuaskan
- Hipmi ajak investor berani kembangkan wilayah perbatasan
- Lembaga keuangan harus fleksibel layani korban gempa
- Perbankan harus hapus tagih kredit korban gempa

