Perbankan di Jatim masih hati-hati

_{Salah satu bank di Jatim}

SURABAYA - Ratusan petinggi bank-bank yang beroperasi di Jawa Timur menghadiri pertemuan Banker’s Dinner pada 5 Februari 2009 di Kantor Bank Indonesia (KBI) Surabaya.

Saat Banker’s Dinner berlangsung, perekonomian Jatim tercatat sedang menurun dari 6,11% menjadi 5,85% (year on year/yoy). Neraca perdagangan Jatim sempat mengalami defisit US$234,4 juta di Oktober dan US$121,3 juta November 2008 terimbas krisis finansial global.

Pada masa-masa demikian, perbankan bersaing menghimpun dana masyarakat sebab terjadi pengetatan likuiditas. Kancah persainganpun diwarnai perang suku bunga. Bank-bank bersaing menawarkan suku bunga jauh diatas suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dampaknya, meski BI rate telah dipangkas hingga bulan ini berada di angka 6,5%. Namun hal itu tak tertransmisikan dengan maksimal pada bank pelaksana. Bank terpaksa menanggung cost of yang cukup tinggi akibat perang bunga itu.

Secara umum, perbankan di Jatim saat itu lebih menekankan penyaluran kredit dalam bentuk modal kerja dan konsumsi dibandingkan kredit investasi. Pasalnya, mereka harus menghindari terjadinya mismatch sumber dana yang didominasi dana-dana jangka pendek.

Bank kala itu juga cenderung menyalurkan kredit kepada debitur lama ketimbang debitur baru. Kehati-hatian ini menyebabkan pertumbuhan kredit di Jatim hingga Desember 2008 hanya mencapai Rp118,78 triliun atau hanya bertambah 3,5 triliun dari triwulan III/2008.

Dalam Banker’s Dinner, Pemimpin Bank Indonesia (PBI) Surabaya saat itu Amril Arief menyatakan bahwa BI Surabaya memproyeksikan ekonomi Jatim pada 2009 akan tumbuh di kisaran 5%-5,5%.

Guna mengejar proyeksi pertumbuhan Jatim itu, maka perbankan Jatim mesti memacu tingkat pertumbuhan penyaluran kreditnya 18% hingga 20%. Sementara inflasi diprediksi cenderung menurun di kisaran 6%-7%.

Bukan melulu soal penyaluran kredit
Di kesempatan lain, Amril menyatakan bahwa dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Jatim 2009 sebesar 5%- 5,5%, maka provinsi ini butuh pasokan dana sebesar Rp120 triliun.

"Berdasar perkiraan kami, perbankan seharusnya menyokong sekitar Rp25 triliun untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dengan target pertumbuhan kredit 15%-20%,'' kata Amril (19/1/09).

Perkiraan itu, jelasnya, juga berdasar asumsi pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang diperkirakan mencapai 6%, dengan pertumbuhan kredit sebesar Rp35 triliun atau sekitar 33% dibanding pencapaian 2007.

Namun persoalannya bukan melulu kredit harus segera dikucurkan dan dalam jumlah maksimal. Penyaluran kredit perbankan di Jatim seperti diprediksi di awal 2009, bukan saja meliputi persoalan informasi sektor-sektor produktif yang layak dibiayai bank dan bagaimana repayment capacity dari existing debitor dan potential debitor.

Namun juga mencakup daya dukung sumber pendanaan dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK) seperti telah sedikit disinggung di depan. Hal ini menuntut perbankan untuk semakin berhati-hati dalam melakukan penyaluran kreditnya.

Situasi ‘tanggap-krisis’ finansial global yang terus menghantui perekonomian regional ini memaksa bank mengalokasikan cost of fund yang cukup tinggi sebagai konsekuensi logis dari perang bunga dalam menghimpun DPK.

Hal ini benar-benar terbukti dalam laporan kinerja perbankan di semester I/2009. PBI Surabaya Mohamad Ishak memaparkan dalam Kajian Ekonomi Regional yang dilansir BI Surabaya bahwa terjadi tren perlambatan pada penyaluran kredit perbankan di
Jatim.

Perlambatan ini berlangsung sejak pertengahan 2008 dan masih terjadi sampai saat ini. Namun, menurut Ishak, penyaluran kredit secara nominal masih dalam kisaran yang cukup tinggi dengan baki-debet (penyerapan) sebesar Rp119,12 triliun.

“Tren perlambatan ini antara lain disebabkan adanya krisis global dan tingginya penyaluran kredit di tahun 2008 dan relatif stagnannya permintaan kredit [secara nominal],” paparnya.

Perbankan juga cenderung berhati-hati dalam merealisasikan penyaluran kreditnya terkait dengan tekanan resiko kredit yang cenderung meningkat.

Berdasarkan jenisnya, suku bunga kredit modal kerja dan kredit investasi relatif mengikuti penurunan BI rate, sementara itu suku bunga konsumsi cenderung non linear dan bertahan dalam kisaran yang cukup tinggi.

Hal ini diyakini terkait dengan jangka waktu kredit ini yang bersifat jangka pendek, dan cukup tingginya permintaan masyarakat untuk jenis kredit ini. Artinya, pemangkasan BI Rate belum ditransmisikan secara maksimal oleh perbankan di Jatim sebagaimana telah menjadi fenomena secara nasional.

Ketiga jenis kredit tersebut masing-masing tumbuh sebesar 11,17%, 18,82% dan 16,14% pada triwulan II/2009 atau lebih rendah dibandingkan kondisi pada triwulan I/2009 yang mampu tumbuh sebesar 20,47%, 31,95% dan 19,50%.

Memacu kredit, digandoli cost of fund
Ishak mengatakan, perlambatan penyaluran kredit secara umum, diyakini disebabkan oleh adanya konsolidasi di pihak perbankan. Selain itu, disebabkan sikap dunia usaha yang cenderung menunggu dalam merealisasikan kredit yang telah disetujui oleh bank, yang tercermin pada tingkat undisbursed loans (kredit tak terserap).

BI Surabaya mencatat tingkat undisbursed loan pada triwulan II/2009 sebesar 16,09% atau senilai Rp24,19 triliun, menurun dibandingkan kondisi triwulan I/2009 yang mencapai 16,65% atau senilai Rp23,47 triliun.

Penurunan ini lebih didorong karena terjadinya peningkatan plafon kredit. Sementara nilai kredit yang tidak terserap mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya.

Kepala Kanwil VIII Bank Mandiri Jiantok Hardjiman, mengungkapkan hingga semester I/2009, undisbursed loan mereka mencapai 30% dari total kredit yang disetujui.

Turunnya penyaluran kredit yang cukup signifikan, diiringi dengan mulai menurunnya suku bunga kredit perbankan memicu penurunan Net Interest Margin (NIM) pada triwulan II/2009 menjadi 9,47% atau senilai Rp3,90 triliun.

“Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,10%,” ujar Ishak.

Penurunan NIM juga didorong oleh masih adanya Bank yang memberikan bunga simpanan, khususnya deposito cukup tinggi, sehingga cost of fund yang muncul relatif tinggi.

Beban cost of fund ini diakui oleh Jiantok Hardjiman telah menggerus net interest income (NII) Bank Mandiri hingga 17,74% di semester I/2009. Sampai dengan 30 Juni 2009, Kanwil VIII Bank Mandiri meraup NII sebesar Rp331 miliar atau turun 17,74% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp402 miliar.

“Kami akan genjot penghimpunan dana murah [tabungan dan giro] sehingga beban bunga yang mesti dibayar tidak terlalu berat. Dengan demikian, kami bisa melempar kredit dengan bunga yang tidak terlalu tinggi,” jelas Jiantok di Surabaya, Selasa (4/8/09).

Upaya menggenjot dana murah ini juga dilakukan oleh BNI. Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Kanwil 06 Jatim Sukhyardi mengemukakan, besaran bunga kredit bervariatif. Apalagi, biaya dana memang sudah mulai turun. Counter rate deposito BNI hanya 6,5%.

“Memang ada sejumlah deposan yang meminta bunga khusus, karena mereka mempunyai simpanan yang besar. Hal ini ditempuh karena persaingan untuk merebut DPK saat ini masih sangat ketat,” jelas Sukhyardi.

Hingga semester I/2009, pertumbuhan DPK bank umum pada triwulan II/2009 menunjukkan penurunan, didorong oleh penurunan simpanan deposito, baik secara nominal maupun pertumbuhan tahunannya.

Pertumbuhan DPK pada triwulan ini tumbuh sebesar 21,42% (yoy) menjadi senilai Rp182,40 triliun, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 24,12%.

Berdasarkan jenisnya, secara kuartalan simpanan deposito mengalami kontraksi sebesar -0,05%. Secara tahunan perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada simpanan tabungan, yang pada triwulan ini tumbuh 15,63% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 18,82%.

Meskipun secara tahunan simpanan tabungan mengalami perlambatan, namun secara nominal terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari Rp62,47 triliun di Triwulan I/2009 menjadi Rp65,32 triliun. Sementara jenis simpanan giro tumbuh 15,64% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan II/2009 yang tumbuh 12,08%.

Peningkatan yang terjadi pada simpanan giro mengindikasikan mulai menggeliatnya kegiatan usaha di Jawa Timur, setelah sejak pertengahan 2008 relatif terjadi perlambatan.

Bagaimana mengurai benang kusut perang bunga DPK ini? Sinergi perbankan dan pengusaha bisa menjadi alternatif solusi yang ditawarkan. Dalam konteks ini, bagaimana sinergi Kadin Jatim dan perbankan di Jatim.

Kadin yang proaktif atau perbankan yang berinisiatif?
Selama ini ada kesan koordinasi antara sektor perbankan dengan Kadin Jatim secara kelembagaan masih minim. Terbukti dari pengakuan Kepala Kanwil VIII Bank Mandiri Jiantok Hardjiman.

“Selama 1,5 tahun memimpin Kanwil VIII, saya masih belum membuat kerjasama khusus dengan Kadin Jatim. Paling-paling kami bertemu dalam forum-forum koordinasi bersama pemprov Jatim,” kata Jiantok.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama Bank Jatim Moeljanto. Dia menyatakan kesiapan Bank Jatim untuk menjadi mitra strategis Kadin Jatim.

Selama ini, Moeljanto mengaku belum menjalin kerjasama khusus dengan Kadin Jatim. Namun dia menegaskan bahwa kerjasama dengan kalangan asosiasi pengusaha secara langsung, misalnya dengan Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jatim.

“Bank Jatim selama ini telah bermitra dengan DPD REI Jatim, Gapensi, AKLI, dan asosiasi-asosiasi lainnya secara langsung. Alangkah baiknya bila kerjasama ini dipayungi oleh Kadin Jatim,” jelas Moeljanto.

Moeljanto, menyodorkan contoh kelompok yang aspirasinya belum tersuarakan dalam Kadin yakni kalangan petani. Selama ini persoalan ini menyebabkan petani tidak mengalami peningkatan taraf ekonom yang signifikan.

“Asosiasi petani, nelayan, peternak, serta pelaku bisnis yang kecil mesti memperoleh tempat di Kadin Jatim. Kami dari perbankan siap menjadi mitra,” jelas Moeljanto kepada kabarbisnis.com.

Satu lagi yang patut dicermati oleh Kadin Jatim adalah pertumbuhan sektor pertanian yang cenderung kalah cepat dibandingkan sektor perdagangan. Menurutnya, sektor perdagangan tampak dominan dalam menyuarakan aspirasinya melalui organisasi bisnis seperti Kadin Jatim.

Moeljanto yakin sektor pertanian bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan saat ini, asalkan ada kerjasama lintas elemen yang sinergis. “Sektor swasta mesti memperkuat implementasi teknologi pertanian. Sementara pemerintah bisa mendukung dalam membuat regulasi yang meringankan pengusaha,” jelasnya.

Beberapa waktu terakhir, sambung Moeljanto, kalangan pengusaha tak lagi menikmati fasilitas tax holiday yang cukup meringankan beban mereka yang baru memulai produksi.

“Padahal perbankan butuh untuk melempar kredit kepada pengusaha. Bila pengusaha kurang memperoleh fasilitas semacam tax holiday, maka bank kesulitan menjual dana yang telah dihimpun dari masyarakat [dalam bentuk kredit],” papar Moeljanto.

Sementara itu, Kepala Kanwil VIII Bank Mandiri Jiantok Hardjiman melontarkan bahwa peran Kadin Jatim bisa memasok informasi kepada kalangan perbankan.

“Perbankan siap membiayai sektor-sektor yang dinilai oleh Kadin potensial, misalnya sektor pertanian,” jelas Jiantok.

Dia juga membayangkan organisasi Kadin dapat menjadi jujukan perbankan dalam menggali informasi jejak-rekam debitor atau calon debitor.

Fungsi ini, sambung Jiantok, mendukung Sistem Informasi Debitur (SID) yang telah disediakan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, Kadin Jatim akan menyamai organisasi Kadin di mancanegara. Lebih dari itu adalah Kadin Jatim bisa lebih maksimal memainkan peran untuk mengundang investor. Menurut dia, peran menjembatani komunikasi dengan kalangan investor ini bisa membantu mendongkrak perekonomian Jatim. Rachmat Hidayatullah

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait