Kasus pajak Grup Bakrie, Ical nilai sudah dipolitisasi

JAKARTA, kabarbisnis.com: Tokoh sentral di Grup Bakrie, Aburizal Bakrie, menilai tudingan tunggakan pajak kepada sejumlah anak usaha Grup Bakrie tidak lagi murni masalah perpajakan atau fiskal yang berkaitan dengan penerimaan negara. Ical, sapaan karib mantan Menko Kesra itu, menilai permasalahan tunggakan pajak sudah dipolitisasi.

"Saya lihat ini sudah dipolitisir," ujarnya saat ditemui di Gedung Lemhanas usai Diklat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Kamis (12/2/2010).

Ical mengatakan, saat ini Keluarga Bakrie bukan lagi pemilik mayoritas di Grup Bakrie meski kelompok usaha tersebut masih menggunakan nama keluarganya sebagai nama perusahaan, seperti di PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), PT Bakrie Investment, PT Bakrie Life, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, maupun PT Bakrie Energy International.

Perusahaan-perusahaan tersebut sudah banyak dimiliki oleh investor lain, baik melalui lantai bursa saham maupun kerja sama. Bahkan, dia mengaku Keluarga Bakrie hanya sebagai pemegang saham minoritas.

Ical menjelaskan, dalam prosesnya, sebagai perusahaan terbuka, tentu saja neraca keuangan Grup Bakrie telah diaudit oleh akuntan publik independent sesuai aturan otoritas pasar modal Indonesia.

”Kalau pun ada perbedaan perhitungan pajak adalah hal yang wajar, dan kini sedang diklarifikasi. Perbedaan perhitungan pajak adalah hal yang wajar dan bisa menimpa perusahaan mana pun. Itu bisa terjadi ke semua orang. Saya bisa melawan, yang lain belum tentu bisa melawan. Melawan dalam arti suatu opini yang dibentuk. Kalau perusahaan namanya ada di media kemudian dia harus membayar yang seharusnya tidak perlu akhirnya investasi dia cabut," kata Ical.

Secara umum, kata Ical, dalam kasus pemberitaan tunggakan pajak Grup Bakrie, yang dirugikan adalah investor publik yang menjadi mayoritas. Di BUMI, misalnya, saham publik mencapai 82%.

Meski demikian, Ical mengaku siap untuk memerintahkan manajemen Grup Bakrie agar segera membayar pajak jika memang tudingan Ditjen Pajak bisa dibuktikan di pengadilan. ”Sebagai orang yang punya pengaruh di perusahaan, saya akan bilang ke manajemen harus bayar jika memang di pengadilan Dirjen Pajak menang," katanya.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pajak kini sedang mengusut dugaan tindak pidana pajak senilai Rp2,1 triliun yang terjadi di tiga perusahaan tambang batubara di bawah payung bisnis Grup Bakrie, yaitu PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan dua anak usahanya, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia. Khusus di KPC, Ditjen Pajak menuding ada tunggakan Rp1,5 triliun. Manajemen BUMI sendiri sudah menyangkal tudingan tersebut. kbc10